Pajak.com, Bali – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memproyeksikan, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) oleh kementerian/lembaga, pemda, dan BUMN di tahun ini berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun.
“Per hari kemarin alhamdulillah, astungkara, penutupan Business Matching telah tercapai dan tercatat lebih dari Rp 214,1 triliun. Dan ini insyaallah akan terus meningkat Bapak Presiden, jika kita kompak bekerja sama,” katanya di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat kegiatan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).
Adapun Aksi Afirmasi BBI merupakan agenda koordinasi dan penyamaan persepsi tentang percepatan belanja pemerintah, sebagai salah satu strategi percepatan pemulihan ekonomi melalui penggunaan produk dalam negeri yang diproduksi oleh UMKM.
“Jadi ada keberpihakan sebagai agenda nasional pemulihan ekonomi secara garis besar. Sesuai arahan Presiden, penentu-penentu kebijakan di daerah dan pusat harus mulai betul-betul berpihak pada produk-produk dalam negeri,” ujarnya.
Sandiaga juga menyampaikan, Gernas BBI sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 sampai dengan Februari 2022, terbukti telah mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru.
“Sebanyak 5,5 juta UMKM artisan tambahan telah onboarding pada marketplace dengan total sebesar 17,2 juta unit di tahun 2021. Angka ini mencapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada tahun 2023, sehingga kami optimistis akan mencapai target tersebut tepat pada waktunya,” ungkapnya.
Pencapaian Gernas BBI ini diklaim Sandiaga terjadi karena adanya gerak bersama melalui kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, platform marketplace dan para top brand. Ia menjelaskan, Tim Gernas BBI terdiri dari 29 kementerian/lembaga dan 12 di antaranya dipilih sebagai campaign manager yang diharapkan mampu mengoordinasikan secara intensif di berbagai daerah.
Sandiaga juga memperkirakan, pembelian dan pemanfaatan PDN (produk dalam negeri) yang dilakukan melalui e-katalog dan toko daring berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71 persen.
Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antara pusat dan daerah tentang bagaimana pelaksanaan barang jasa pemerintah yang sudah disederhanakan dan berpihak kepada UMKM, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk pengadaan barang jasa pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Yang juga tak kalah pentingnya adalah bagian dari sosialisasi program yang dilaksanakan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
“Ini langkah strategis yang dilakukan Bapak Presiden dan diharapkan ada aksi nyata yang dilakukan para menteri, kepala badan, kepala daerah, dalam menjalankan arahan tersebut, jadi sudah harus gerak cepat meningkatkan pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri, juga optimalisasi Bangga Buatan Indonesia,” katanya.
Sandiaga mengemukakan, Indonesia harus mampu bukan hanya mencintai produk-produk dalam negeri tapi juga membeli produk buatan Indonesia, dan tidak ada lagi ego sektoral sehingga meningkatkan pembelian produk-produk lokal.
“Program ini berorientasi kepada pemulihan ekonomi, apalagi kita sudah dua tahun pandemi, kita ingin bangkit, kita ingin membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM dan tercipta lapangan kerja, beragam ide inovatif ini atas arahan dari Presiden untuk menata kebangkitan kita dengan tata kelola dengan ekonomi baru. Bangsa yang besar itu harus mampu menghasilkan karya-karya besar,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, kemudian pemda mencapai Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun. Dengan mengalokasikan 40 persen anggaran barang dan jasa ke produk lokal, maka akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.
Kalau anggaran pengadaan barang dan jasa itu digunakan, paling tidak 40 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan membeli barang-barang buatan Indonesia, maka pemerintah dan pemda bisa berkontribusi 2 persen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“BUMN (kontribusi) 0,4 persen. (Pemerintah Pusat dan Pemda) 1,5-1,7 persen. Nilai ini, kan, total 2 persen lebih. Tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tetapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita,” pungkas Jokowi.
