Pajak.com, Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga tingkat inflasi tahun 2022 dalam kisaran sasaran yang sudah ditetapkan, yakni 2 persen–4 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam hal ini pemerintah lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta BI telah menetapkan 5 strategi TPIP dan BI kendalikan inflasi.
Pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Kedua, memitigasi dampak upside risk, seperti dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia.
“Ini bisa berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat,” tutur Perry dalam keterangan resmi yang diterima Pajak.com, (9/3).
Ketiga, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3 persen—5 persen. Hal ini dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.
“Implementasi strategi difokuskan lewat optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah,” jelas Perry.
Keempat, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi lewat rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengendalian inflasi 2022.
“Ke depan, pemerintah dan BI, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK (indeks harga konsumen) tetap terjaga sesuai kisaran sasarannya. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah meningkatnya risiko global,” jelas Perry.
Ia mengatakan, inflasi yang rendah dan stabil juga akan memperkuat stabilitas dan mendukung pemulihan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut, pergerakan inflasi menjadi tantangan utama pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Karena itu, pemerintah juga mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang terkendali.
“Tim Pengendali Inflasi Daerah perlu berperan agar kita bisa menjaga inflasi, sehingga pertumbuhan bisa didorong menjadi pertumbuhan yang berkualitas. pengendalian inflasi penting dilakukan di tengah momentum pemulihan ekonomi saat ini. Apalagi ekonomi Indonesia pada tahun lalu berhasil mencapai pertumbuhan yang positif di angka 3,69 persen,” jelas Airlangga.
Apalagi pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2022. Oleh karena itu, pada saat yang bersamaan ia meminta seluruh pihak juga ikut bersama-sama menjaga pengendalian pandemi COVID-19.
“Pemerintah terus menjaga berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya, dengan melakukan reformasi struktural sebagai syarat agar potensi ekonomi Indonesia menjadi lebih optimal,” kata Airlangga.
Selain itu, ia menyebut, reformasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Reformasi dijalankan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar dapat kembali ke jalur seperti sebelum pandemi terjadi, bersamaan dengan pencapaian visi Indonesia Maju 2045.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan para stakeholder tentunya menjadi penting dan menjadi faktor utama agar pemulihan ekonomi bisa dipacu secara lebih cepat,” ujar Airlangga.
