TaxPrime Dorong Pemerintah Selaraskan Insentif Pajak Berbasis Investasi Hijau untuk Perlindungan SDA
Pajak.com, Jakarta – Founder dan Managing Partner TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mendorong agar pemerintah menyelaraskan kebijakan fiskal berbasis investasi hijau yang menekankan pada strategi perlindungan sumber daya alam (SDA). Apabila tidak selaras, Indonesia hanya akan menjadi ’dapur murah dunia’.
Fajar menilai, kebijakan fiskal Indonesia belum sepenuhnya mendukung transformasi energi bersih. Insentif pajak untuk sektor energi terbarukan masih terbatas, sehingga investor asing lebih banyak menjadi penyewa aset dibandingkan produsen listrik.
“Akibatnya kita tidak dapat transfer teknologi dan nilai tambahnya minim. Kita hanya dapat remah-remahnya saja,” ujar Fajar dalam Diskusi Perpajakan Perbanas Institute, di Jakarta, dikutip Pajak.com (22/9/25).
Ia pun menyoroti implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Fajar mengutip sebuah riset mengungkapkan bahwa produksi satu ton nikel di Indonesia menghasilkan emisi setara 70 ton karbon. Angka itu sangat tinggi dibanding standardisasi global.
“Kalau kita terus abaikan, akibatnya jelas, produk kita hanya bisa dijual ke negara yang tidak peduli emisi, seperti Cina. Harganya jelas lebih rendah, 15 sampai 20 persen di bawah pasar premium. Sementara negara yang mengikuti standardisasi yang tinggi akan menikmati premium price. Itu kerugian besar bagi kita,” tegas Fajar.
Dengan demikian, ia mengingatkan bahwa perlindungan SDA adalah soal kedaulatan, bukan hanya sekadar menghimpun penerimaan semata.
“Yang dijual itu bukan sekadar komoditas, tapi kekayaan negara. Kalau kita tidak melindungi, kita akan selamanya jadi dapur dunia. Indonesia hanya kebagian asapnya, bukan roti utuhnya,” ujar Fajar.
Di sisi lain, menurutnya, kebijakan fiskal yang cenderung mengejar penerimaan tanpa memperhitungkan efisiensi belanja negara. Fajar mengingatkan, subsidi energi yang membengkak bisa menjadi ’lubang hitam’ bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) apabila tidak dioptimalkan.
“Pemerintah juga harus bisa mengendalikan pengeluaran. Kalau tidak, Indonesia akan terus tertinggal dari Vietnam, Malaysia, bahkan India yang sudah lebih agresif dalam reformasi fiskal dan investasi hijau,” pungkas Fajar.
Comments