Sri Mulyani Dapat Instruksi dari Prabowo untuk Kejar Penerimaan Pajak dan Tutup Kebocoran
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak serta menutup berbagai celah kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
“Kita dalam hal ini mendapat perhatian dari bapak presiden sendiri untuk lebih banyak melakukan pemungutan terutama dalam mengatasi masalah kebocoran, penggelapan pajak atau penghindaran pajak,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (12/2/2025).
Salah satu strategi utama yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan data pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar lebih efektif dan transparan. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih solid, mengurangi ketidakkonsistenan data, serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak.
“Wajib Pajak akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan,” jelas Sri Mulyani.
Dengan adanya integrasi ini, pemerintah menargetkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak semakin ketat, sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalisir.
Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kementerian dan lembaga sedang berupaya meningkatkan efisiensi serta efektivitas anggaran. Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya belanja negara yang lebih baik, efisien, bersih, dan terarah demi melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.
Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap anggaran yang dikeluarkan agar tidak ada pemborosan dan dana yang dialokasikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyoroti perlunya skema pembiayaan yang inovatif untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah akan mendorong kemitraan publik-swasta serta memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih strategis dalam pembiayaan proyek-proyek prioritas.
Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta proyek strategis lainnya tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa arahan Prabowo sejalan dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, yaitu mencapai 8 persen. Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen fiskal, tetapi juga mendorong produktivitas secara luas.
“Anda semua tahu betul bahwa Presiden Prabowo memiliki cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu, tidak bisa hanya menggunakan beberapa instrumen. Yang terpenting adalah meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Indonesia, kata Sri Mulyani, dengan aspirasi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia akan terus berkomitmen terhadap perubahan iklim. Serta, melanjutkan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami akan menggunakan semua kebijakan dan instrumen agar kami mampu terus mendukung pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik, pemerataan, dan terutama dalam mencapai berbagai prioritas dan tujuan nasional kita,” jelasnya.
Comments