Selain itu, Kemenkeu juga mencatat, penerimaan retribusi daerah pada Maret 2022 tercatat senilai Rp 1,02 triliun, turun dari kinerja 2021 pada periode yang sama senilai Rp 1,63 triliun. Lalu, Penerimaan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau masih turun dari 2021 yang senilai Rp 9,91 triliun.
“Pemerintah daerah masih perlu terus mengoptimalkan potensi Pajak Asli Daerah yang dimiliki agar kinerja tersebut dapat dipertahankan pada tahun berjalan,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia menyoroti turunnya belanja daerah. Kemenkeu mencatat, realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) hingga Maret 2022 mencapai Rp 93,45 triliun atau 8,47 persen dari total belanja sebesar Rp 1.103,91 triliun. Realisasi itu turun 11,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 105,94 triliun atau 9,34 persen dari total belanja APBD 2021 Rp 1.134,64 triliun.
“Belanja APBD 2022 tetap harus diperbaiki. Karena pendapatannya tinggi tetapi belanja didaerah ini justru mengalami penurunan hingga 11,8 persen. Harusnya, realisasi belanja dapat meningkat cukup signifikan di April (2022) karena terdapat penyaluran bansos dan THR (Tunjangan Hari Raya) untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) pusat, sementara di pemerintahan daerah terdapat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” jelas Sri Mulyani.
Tidak terakselerasinya penyerapan belanja pemerintah daerah menyebabkan dana mengendap di bank mencapai Rp 202,35 triliun per Maret 2022. Padahal, pada Maret 2020 dan 2021 dana pemerintah daerah di di bank mampu dijaga di bawah Rp 200 triliun, yakni sebesar Rp 177,52 triliun (2020) dan Rp 182,3 triliun (2021).
Comments