Realisasi Pajak Daerah DKI Lampaui 57 Persen, Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,18 Persen
Pajak.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan kinerja keuangan yang positif hingga 31 Juli 2025, termasuk dari sisi pajak daerah. Target pajak daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ditetapkan sebesar Rp48 triliun, dengan realisasi Rp27,57 triliun atau 57,44 persen. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target.
Sementara realisasi belanja daerah baru terserap Rp30,95 triliun atau 37 persen dari pagu anggaran. Kondisi ini menghasilkan surplus APBD sebesar Rp14,67 triliun dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun dari total APBD 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun.
Pramono menegaskan, kinerja positif APBD mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan fiskal daerah yang berjalan sesuai harapan. Ia juga berharap, pencapaian ini bisa dipertahankan hingga akhir tahun untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.
“Dengan capaian ini, mudah-mudahan momentum dari Juli sampai Desember tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Pajak.com, Kamis (4/9/2025).
Selain capaian APBD, Pemprov DKI Jakarta juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi Jakarta tetap kondusif. Pertumbuhan ekonomi ibu kota tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 5,12 persen. Inflasi juga berhasil dikendalikan di level 2,25 persen.
“Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Artinya, kinerja ekonomi daerah ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia,” jelas Pramono.
Di sisi lain, Pramono mengklaim bahwa tingkat pengangguran di Jakarta terus menurun menjadi 6,18 persen secara tahunan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni menggelar bursa kerja dan pelatihan melalui Mobile Training Unit untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dari sisi investasi, Jakarta membukukan realisasi sebesar Rp140,8 triliun, mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di ibu kota.
“Ini menunjukkan bahwa Jakarta secara keseluruhan berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Meski begitu, Pramono mengakui tantangan masih ada, khususnya kesenjangan sosial yang tecermin dari gini ratio. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan program pangan bersubsidi.
“Kami akan tetap menjaga ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi landasan bantalannya bisa kita perkuat,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperluas cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk mahasiswa S2 dan S3, bahkan mempertimbangkan skema seperti LPDP versi Jakarta untuk membiayai 100–200 mahasiswa berprestasi yang nantinya wajib kembali berkontribusi bagi daerah. Selain aspek fiskal dan ekonomi, Pramono menyatakan Jakarta siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional, termasuk pekan olahraga siswa dan pelajar. Kegiatan semacam ini, lanjutnya, diharapkan mendongkrak perputaran ekonomi.
Pramono berujar, konferensi pers ini merupakan yang pertama kali diadakan Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan APBD. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Dinas, pimpinan DPRD DKI, serta perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan BPS.
“Ini sebagai bentuk transparansi atas pajak, dividen, dan sumber pendapatan lain yang dikelola pemerintah daerah. Semua akan kami laporkan secara terbuka,” pungkas Pramono.
Comments