Pesan Sri Mulyani untuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru: Tingkatkan Rasio Pajak dan Jaga Citra Institusi
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan sejumlah pesan penting kepada dua pejabat barunya yaitu Bimo Wijayanto yang menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Dalam arahannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi, integritas, dan transformasi sistem dalam mendongkrak penerimaan negara.
Keduanya bukan hanya mendapat tugas dari Menteri Keuangan, tapi juga langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Pak Bima dan Pak Jaka sudah dipanggil langsung oleh Presiden [Prabowo Subianto], diberikan arahan dan juga sekaligus tugas,” ungkap Sri Mulyani dalam cara pelantikan eselon I Kemenkeu, di Jakarta pada Jumat (23/5/25).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa penerimaan negara masih menjadi andalan utama dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun, ia tak menutup mata bahwa aspek ini juga merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan serius.
“Penerimaan negara adalah andalan, namun penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan rasio pajak dan pembenahan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, yaitu coretax system. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keandalan layanan kepada Wajib Pajak.
Selain Ditjen Pajak, Sri Mulyani juga menyoroti kinerja Bea dan Cukai yang dinilainya perlu pembenahan. Meskipun instansi ini kerap memberi kemudahan, namun tidak jarang juga mendapat keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha.
“DBA Cukai, CAISA yang sering memberikan kemudahan namun juga pada saat yang sama sering dikeluhkan, harus terus diperbaiki,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, membangun dan menjaga kepercayaan publik adalah tantangan besar yang memerlukan kerja konsisten. Ia menyadari adanya kontradiksi di masyarakat, di satu sisi menginginkan penerimaan pajak meningkat, namun di sisi lain enggan membayar pajak.
“Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” tegasnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus mampu menjawab tantangan struktural bangsa. Untuk itu, ia berharap Bimo, Djaka, dan seluruh jajaran penerimaan negara termasuk penerimaan negara bukan pajak, dapat bekerja sama secara erat dan solid.
“Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekadar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tugas Bea dan Cukai tidak hanya terkait penerimaan, namun juga menyangkut perlindungan industri dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan.
“Untuk Bea dan Cukai yang membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga yang lain, di dalam tugas untuk tidak hanya menjaga penerimaan negara, namun juga menjaga industri dan menjaga perekonomian Indonesia,” imbuhnya.
Sri Mulyani menutup arahannya dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penerimaan negara dari aktivitas ilegal. Dalam konteks ini, ia menyambut baik latar belakang Djaka yang diharapkan bisa memperkuat koordinasi lintas aparat hukum.
“Kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” pungkasnya.
Comments