Pemerintah India Pangkas Pajak untuk Dorong Konsumsi Kelas Menengah
Pajak.com, New Delhi – Pemerintah India mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli kelas menengah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik, memperkuat investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dalam anggaran tahunan yang diumumkan pada Sabtu (1/2/2025) Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, memberikan insentif pajak sebesar 1 triliun rupee kepada kelompok kelas menengah.
Ia juga menyatakan bahwa batas penghasilan bebas pajak penghasilan (PPh) dinaikkan dari 700.000 rupee menjadi 1,28 juta rupee India (sekitar 14.800 dolar Amerika Serikat/AS) per tahun. Selain itu, tarif pajak bagi mereka yang berpenghasilan di atas ambang batas baru ini juga diturunkan.
Pemerintah India menargetkan peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah sebagai strategi utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan baru ini, lebih banyak warga India yang bisa menikmati penghasilan tanpa potongan pajak, sehingga diharapkan mereka akan lebih banyak membelanjakan uangnya untuk konsumsi, tabungan, maupun investasi.
“Struktur pajak baru ini akan mengurangi beban pajak bagi kelas menengah dan meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya akan mendorong konsumsi rumah tangga, tabungan, serta investasi,” ujar Sitharaman, dikutip Pajak.com pada Senin (3/2/2025).
Namun, kebijakan ini juga berdampak pada penerimaan negara. Reuters melaporkan bahwa pengurangan pajak ini akan menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah sekitar 1 triliun rupee India (11,6 miliar dolar AS) per tahun.
India, yang saat ini merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun ke depan. Faktor seperti lemahnya permintaan di perkotaan, investasi swasta yang stagnan, serta inflasi pangan yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi negara tersebut.
Selain kebijakan perpajakan, Pemerintah India juga berfokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Program nasional akan diluncurkan untuk mendorong penanaman tanaman dengan hasil tinggi, terutama kacang-kacangan dan kapas.
Sitharaman mengungkapkan bahwa program ini akan menargetkan setidaknya 17 juta petani dan meningkatkan batas kredit bersubsidi bagi mereka dari 3.460 dolar AS menjadi 5.767 dolar AS.
Di sisi lain, pekerja gig atau pekerja lepas seperti pengemudi transportasi online, kurir, juga menjadi perhatian dalam anggaran kali ini. Pemerintah berencana untuk secara resmi mendaftarkan mereka guna mempermudah akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan. Mereka akan diberikan kartu identitas khusus untuk mendapatkan manfaat dari berbagai program sosial pemerintah.
Comments