Bea Cukai ASEAN Rumuskan Strategi Pengawasan dan Integrasi Hadapi Dinamika Perdagangan Global
Pajak.com, Bandar Seri Begawan – Direktur Jenderal Bea Cukai negara-negara ASEAN menyepakati strategi baru untuk pengawasan dan integrasi kepabeanan dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Kesepakatan ini dihasilkan dalam Pertemuan Direktur Jenderal se-ASEAN ke-34 yang digelar di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 3–5 Juni 2025.
Pertemuan tahunan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Brunei Darussalam selaku Ketua Bea Cukai se-ASEAN periode 2025–2026. Forum ini menjadi wadah utama untuk memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN di sektor kepabeanan, menyelaraskan prosedur, serta meningkatkan kesiapan kawasan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan perdagangan global.
Rumuskan Rencana Strategis Jangka Menengah
Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah disepakatinya Strategic Plan on Customs Development (SPCD) untuk periode 2026–2030. Rencana strategis ini akan menjadi pedoman utama dalam agenda modernisasi kepabeanan ASEAN ke depan. SPCD dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan aktual melalui penguatan kerja sama pengawasan, sistem informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di seluruh kawasan.
Selama periode sebelumnya (2021–2025), Bea Cukai ASEAN telah mencatat sejumlah capaian penting. Di antaranya implementasi ASEAN Single Window dan pertukaran ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), harmonisasi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), hingga peningkatan pelaksanaan Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangements (AEO MRAs). Selain itu, sistem pemantauan juga terus dimutakhirkan, termasuk ASEAN Customs Transit System (ACTS) Dashboard dan sistem ACDD.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai RI Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menyampaikan sejumlah poin strategis dalam forum tersebut.
Beberapa kontribusi Indonesia dalam pertemuan ini meliputi dukungan terhadap integrasi sistem ACDD dan penguatan ASEAN Single Window, penekanan pada pentingnya fleksibilitas hukum dalam kerja sama lintas negara, serta komitmen dalam memerangi perdagangan ilegal dan Trade Based Money Laundering. Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan kompetensi dan tata kelola kelembagaan di seluruh otoritas Bea Cukai ASEAN.
Sebagai Ketua Customs Capacity Building Working Group (CCBWG), Indonesia turut menyampaikan alasan penghentian SPCD 13 yang sebelumnya difokuskan pada peningkatan kapasitas untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Indonesia juga mendorong penambahan kegiatan baru yang berfokus pada penguatan komunikasi serta kesetaraan gender dan keberagaman.
Indonesia mengapresiasi Malaysia yang telah bersedia menjadi tuan rumah Joint Customs Middle Management Program (JCMMP) 2025, serta mendorong penyelesaian panduan Customs Reform Management (CRM) sesuai target waktu.
Budi menegaskan, keikutsertaan aktif Bea Cukai Indonesia dalam forum ini merupakan bentuk nyata dari upaya harmonisasi kebijakan nasional dengan agenda regional. “Kehadiran Bea Cukai untuk mewakili Indonesia dalam forum Direktur Jenderal di ASEAN tersebut menunjukkan peran aktif dan posisi strategis Bea Cukai dalam hubungan internasional, serta sebagai upaya penyelarasan kebijakan nasional dengan agenda integrasi ekonomi ASEAN,” ujar Budi, dikutip Pajak.com pada Senin (23/6/25).
Dengan disepakatinya arah strategi baru untuk 2026–2030, Bea Cukai ASEAN berkomitmen memperkuat fondasi kepabeanan kawasan demi meningkatkan efisiensi perdagangan, menjaga ketahanan ekonomi, serta memastikan kawasan tetap kompetitif di tengah tekanan global.
Comments