Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di sebuah pertemuan bilateral. Keduanya membahas mengenai perkembangan implementasi konsensus pajak global. Menurut Sri Mulyani, OECD merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan perekonomian.
“Salah satu topik yang kami perbincangkan adalah mengenai perkembangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pillar One and Pillar Two yang akan membantu memperbaiki paradigma perpajakan internasional,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Pajak.com (11/7).
Ia menyebutkan, saat ini dua usulan konsensus global itu masih terus dibahas. Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Pilar 1 mengatur perusahaan multinasional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Pilar 1 juga akan dapat dikenakan pada sektor digital yang selama ini menjadi isu antara negara G20 dan seluruh dunia.
Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) yang dapat mengurangi kompetisi negara serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global, yaitu 15 persen. Pilar 2 akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara, sehingga mengikis terjadinya upaya menghindari pajak.
Selain soal konsensus pajak global, dialog Sri Mulyani dan Cormann juga membicarakan isu-isu keamanan dan politik yang akan dibahas dalam Forum Foreign Ministers Meeting G20 di Bali.
“Cormann mengapresiasi reformasi data governance yang sedang berlangsung di Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemenkeu akan terus melakukan benchmarking dengan beragam institusi internasional yang merupakan pionir pada bidang tersebut, termasuk OECD. Kami sepakat, di tengah beragam tekanan yang terjadi di skala global, G20 must keep going. Show must go on, demi kebaikan serta pemulihan Indonesia dan dunia,” ujar Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Cormann menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan G20 di bawah presidensi Indonesia. Pada situasi yang genting seperti saat ini, agenda G20 tetap harus dilanjutkan untuk mengurai berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi dunia.
“Anda tentu dapat mengandalkan dukungan saya. Apa yang Anda lakukan sangat penting agar G20 terus berjalan, terlepas dari semua yang terjadi,” ujar Cormann.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, Indonesia sebagai presidensi G20 akan terus mendorong pembahasan konsensus pajak global. Ia memastikan, anggota G20 mendukung terciptanya sistem pajak yang memberikan keadilan bagi semua pihak.
“Ini isu lama tapi kami dorong terus. Isu lama yang bergulir terus dari masa lalu dan kami cari terus bagaimana mendorong international taxation yang lebih fair untuk seluruh dunia,” ujar Suahasil.
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama menambahkan, anggota G20 akan membantu negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan konsensus pajak global. Dengan demikian, pembahasan Ministerial Tax Symposium sebagai bagian dari pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G-20 di Bali, 14 Juli 2022, bakal fokus membahas bagaimana negara berkembang mampu memperkuat upaya mobilisasi sumber daya domestiknya. Pertemuan ini mendorong penerapan standar transparansi dan pertukaran informasi untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan.
“Forum itu memang permintaan Indonesia supaya tidak hanya mengedepankan kepentingan negara-negara (anggota G20), melainkan membantu negara berkembang. Pertemuan juga akan membahas isu-isu pajak yang penting bagi negara-negara berkembang. Nanti bicara domestic resource mobilization. Misalkan bagaimana itu lebih membantu pada negara-negara berkembang,” ungkap Mekar.
