Korsel Simplifikasi dan Turunkan Tarif PPh Badan
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan melakukan simplifikasi struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sekaligus turunkan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Korea Selatan menegaskan, pemerintah ingin memangkas struktur tarif PPh badan menjadi tiga lapisan. Seperti diketahui, Korea Selatan memiliki empat lapisan tarif PPh badan mulai dari 10 persen sampai dengan 25 persen.
“IMF (International Monetary Fund) dan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) telah merekomendasikan kepada Korea Selatan untuk menurunkan tarif dan menyederhanakan basis. Mayoritas yurisdiksi hanya memiliki satu tarif PPh badan. Hanya dua negara anggota OECD yang memiliki empat lapisan tarif PPh badan, yakni Korea Selatan dan Kosta Rika,” tulis Kemenkeu Korea Selatan dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com (19/12).
Kemenkeu Korea Selatan mengakui, sistem PPh badan yang progresif yang berlaku selama ini ternyata menghambat investasi dan mendorong perusahaan untuk melakukan split off untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi.
“Di tengah reorganisasi rantai pasok global, negara-negara berusaha keras untuk menarik investasi pada sektor strategis seperti semikonduktor dan kendaraan listrik lewat pengurangan pajak. Untuk itu, penyederhanaan struktur PPh badan dan penurunan tarif dianggap perlu untuk membantu perusahaan domestik bersaing dengan perusahaan luar negeri,” tulis Kemenkeu Korea Selatan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Korea Selatan Choo Kyung Ho meyakini, penurunan tarif PPh badan diperlukan untuk menurunkan biaya hidup di tengah tingginya inflasi saat ini. Adapun inflasi di Korea Selatan hingga pertengahan tahun 2022 tercatat mencapai 4,8 persen, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan inflasi akan mencapai 5 persen hingga akhir tahun 2022. Proyeksi inflasi pemerintah itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyeksi bank sentral yang sebesar 4,5 persen.
“Kami sedang melakukan kajian kebijakan penurunan beban pajak, baik pajak korporasi, pajak warisan, dan juga pajak atas hadiah,” ujar Choo, (22/6).
Secara simultan, untuk meringankan beban rumah tangga karena inflasi, Pemerintah Korea Selatan tercatat telah memangkas tarif pajak atas impor bahan bakar minyak dan beberapa produk pangan. Pemerintah juga masih berencana untuk menetapkan kebijakan guna menurunkan beban tarif listrik yang ditanggung oleh rumah tangga.
“Perekonomian sedang dihadapkan oleh krisis dan stagflasi. Kami akan menghapuskan regulasi-regulasi yang menekan daya saing dan mengembalikan daya beli masyarakat. Korea Selatan juga akan untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan, pendidikan, jasa keuangan guna mendorong potensi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Choo.
Pemerintah Korea Selatan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan mencapai level 2,6 persen, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 3,1 persen.
Di sisi lain, untuk tetap mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan, Pemerintah Korea Selatan mulai mengenakan tarif sebesar 20 persen untuk setiap keuntungan tahunan sebesar di atas 2,5 juta won atau sekitar Rp 30 juta dari perdagangan kripto. Aturan ini mulai berlaku mulai Januari 2023.
