in ,

Kanwil DJP Jaktim dan UHAMKA Lanjutkan Sinergi Inklusi Kesadaran Pajak

Kanwil DJP Jaktim dan UHAMKA
FOTO: Kanwil DJP Jaktim

Kanwil DJP Jaktim dan UHAMKA Lanjutkan Sinergi Inklusi Kesadaran Pajak

Pajak.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur (Kanwil DJP Jaktim) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional Perpajakan, di Auditorium lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHAMKA. Perpanjangan PKS ini bertujuan untuk melanjutkan sinergi untuk meningkatkan Inklusi Kesadaran Pajak  kepada mahasiswa dan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Jaktim Ahmad Djamhari, Rektor UHAMKA Gunawan Suryoputro, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo Widi Widodo, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jaktim Sugeng Satoto, Dekan FEB Zulpahmi, Ketua Tax Center UHAMKA Dewi Pudji Rahayu, serta para tenaga pendidik dan 250 mahasiswa UHAMKA.

Ahmad Djamhari menyampaikan bahwa tax center dan mahasiswa merupakan kepanjangan tangan dari DJP dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan.

“Saya harap seluruh mahasiswa UHAMKA menjadi orang yang berhasil dengan integritas, berilmu, beradab seperti yang telah diajarkan dan bercita-citalah menjadi pembayar pajak yang tinggi,” ujar Djamhari dalam sambutannya, dikutip Pajak.com(4/7).

Sementara itu, Gunawan Suryoputro mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJP Jaktim yang telah bekerja sama selama lebih dari satu dekade dengan UHAMKA. Ia pun menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi Inklusi Kesadaran Pajak kepada mahasiswa dan masyarakat.

“Kedua pihak memiliki hubungan yang baik, sehingga kerja sama dapat terjalin dengan baik,” ujar Gunawan.

Baca Juga  Kanwil DJP Jaktim dan 3 Kampus Ini Gelar Ruang Belajar Pajak untuk Dosen

Acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional Perpajakan yang disampaikan langsung oleh Djamhari dan dipandu oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Putri Pramitasari. Seminar diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Program Inklusi Kesadaran Pajak

Sebagai informasi, DJP juga telah menggulirkan program Inklusi Kesadaran Pajak sejak sekitar tahun 2014. Program ini diimplementasikan mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Salah satu dasar hukum penerapan di perguruan tinggi tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggidengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Melalui dasar hukum tersebut, program Inklusi Kesadaran Pajak di perguruan tinggi diterapkan dengan menyisipkan materi perpajakan pada kurikulum dan pembinaan tax center. 

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *