in ,

Jokowi Pamer Hasil Hilirisasi Nikel Tingkatkan Pendapatan Negara jadi Sebesar Rp 537 Triliun

Jokowi Hilirisasi Nikel Tingkatkan Pendapatan Negara
FOTO: IST

Jokowi Pamer Hasil Hilirisasi Nikel Tingkatkan Pendapatan Negara jadi Sebesar Rp 537 Triliun

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bangga menyampaikan bahwa hilirisasi industri nikel telah berhasil tingkatkan pendapatan negara secara drastis. Dalam tiga tahun terakhir, sejak Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah nikel pada 2020, pendapatan dari sektor ini melonjak dari Rp 40 triliun menjadi sekitar 34,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 537 triliun (asumsi kurs Rp 15.619 ribu per dollar AS) pada 2023.

Jokowi mengatakan, peningkatan signifikan ini menunjukkan dampak positif hilirisasi terhadap perekonomian nasional. Lompatan ini juga bukti nyata bahwa pengolahan nikel di dalam negeri menciptakan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah.

Baca Juga  GNV Consulting Kupas PMK 112/2025: Penggunaan “Tax Treaty” Kini Lebih Ketat

“Waktu kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, 2,9 miliar dollar AS per tahun. Begitu setop 2020, masuk ke industri turunan, 2023 (sebesar) 34,4 miliar dollar AS,” jelas Jokowi dalam acara Puncak Penghargaan Subroto 2024, di Jakarta, dikutip pada Jumat (11/10).

“Lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali, dari Rp 40 triliun ke 34,4 miliar dollar AS, berarti kurang lebih Rp 500-an triliun lebih. Lompatannya besar sekali,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menepis anggapan bahwa keuntungan dari hilirisasi hanya dinikmati oleh perusahaan besar. “Jangan keliru, negara itu pendapatan dari situ banyak sekali,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa, pendapatan negara dari hilirisasi nikel datang dari berbagai sumber, seperti PPh Badan, PPh 21, royalti, serta dividen dari kepemilikan saham pemerintah di perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Selain itu, penerimaan juga datang dari pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga  Aturan Baru P3B: Praktisi Soroti Tantangan Perluasan Pengujian “Beneficial Owner” bagi Wajib Pajak

Menurut Jokowi, pendapatan besar yang diperoleh dari sektor hilirisasi ini digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan program sosial di Indonesia. Menurutnya, dana tersebut sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, khususnya dalam memperbaiki infrastruktur dan memberikan bantuan sosial.

“Ini bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, jalan tol, pelabuhan baru, airport baru, untuk subsidi, dan bansos rakyat kita,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya diterapkan pada nikel, tetapi juga pada komoditas strategis lainnya seperti tembaga, bauksit, timah, emas, dan bahkan batu bara. Pemerintah terus mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar bisa menciptakan lebih banyak nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga  GNV Consulting Kupas PMK 112/2025: Penggunaan “Tax Treaty” Kini Lebih Ketat

Dengan kebijakan ini, Indonesia diharapkan bisa semakin mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya, sehingga manfaatnya lebih besar dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Semuanya didorong, termasuk batu bara didorong untuk bisa masuk ke DME (Dimetil eter) dan lain-lainnya, ini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali,” jelasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *