Pajak.com, Surakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendorong hilirisasi mineral dengan melarang ekspor komoditas mentah. Salah satu manfaat dari hilirasi adalah dapat meningkatkan penerimaan pajak.
“Dari sejak 2020, sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita setop. Tidak ada lagi yang nanya ekspor bahan mentah nikel, raw material enggak ada lagi diekspor, nikel setop. Tujuh tahun yang lalu, kita ekspor nikel bahan mentah kira-kira 1 miliar dollar AS–1,5 miliar dollar AS, berarti kira-kira Rp 15 triliun–Rp 20 triliun. Karena kita setop dan muncul yang namanya industrial downstreaming, hilirisasi, industrialisasi, 2021 kemarin ekspor kita, karena sudah ada bentuk setengah jadi dan jadi, menjadi 20,8 miliar dollar AS. Artinya dari Rp 15 triliun melompat kepada kurang lebih Rp 300 triliun,” ungkap Jokowi dalam webinar Dies Natalis ke-46 UNS, yang dikutip Pajak.com (14/3).
Selain mampu membuka lapangan kerja, hilirisasi dapat memperluas potensi perpajakan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat.
“Tadi yang saya sampaikan baru satu barang, namanya nikel. Padahal kita memiliki bauksit untuk alumina, tembaga, timah, emas, dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian. Betapa kalau ini satu persatu kita memiliki keberanian untuk bilang ‘setop’, munculnya angka-angka yang tadi saya sampaikan. Bu menteri keuangan bisa pungut pajaknya— PPh (pajak penghasilan)-nya ambil, PPN (pajak pertambahan nilai) ambil lebih gede, bea ekspor, PNBP (penerimaan negara bukan pajak)—dapat semuanya,” urai Jokowi.
Untuk mewujudkan itu, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi untuk mempercepat hilirisasi, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kendati demikian, langkah pelarangan ekspor komoditas mentah memiliki sejumlah risiko, yakni menghadapi gugatan dari World Trade Organization (WTO).
“Begitu kita bilang setop nikel, setop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Enggak apa-apa. saya sudah perintah lagi, bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi. Tahun depan setop lagi, tembaga atau timahnya, biar digugat lagi. Enggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang. Keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau enggak benar,” jelas Jokowi.
Ia menekankan, keberanian harus dilakukan karena hilirisasi akan menciptakan manfaat yang luar biasa bagi bangsa. Dengan menyetop komoditas mineral, barang-barang, seperti lithium battery, kendaraan listrik, nanti sodium-ion, semikonduktor, akan bisa diproduksi di dalam negeri.
“Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia tidak tertutup, kita ini terbuka, tapi industrinya jangan di tempatmu terus, dong. Separuh bawa di Indonesia atau semuanya bawa di Indonesia. Bisa kamu kerja sama dengan BUMN kita, bisa kamu bekerja sama dengan swasta kita, atau kamu sendirian juga enggak apa-apa, tapi di Indonesia. Enak banget, kita setorin mereka bahan bakunya, nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat. Kalau kita hanya setor material, enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, terus kita dapat apa?,” kata Jokowi.
Selain itu, hilirisasi akan difokuskan pada ekonomi hijau. Karena Indonesia memiliki energi hijau yang melimpah, hydropower dari 4.400 sungai, geotermal 29 ribu megawatt, angin, panas matahari arus gelombang bawah laut, panas permukaan laut, dan sebagainya.
