Pajak.com, Rusia – Federal Tax Service (FTS) sebagai otoritas pajak Rusia telah bergabung dalam diskusi panas regulasi kripto dengan proposisi yang tidak terduga, yakni merekomendasikan perusahaan Rusia menggunakan mata uang digital atau kripto—dalam hal ini Bitcoin—sebagai metode pembayaran saat bertransaksi secara internasional.
Dikutip dari surat kabar lokal Izvestia, Rabu waktu setempat (20/4), FTS mengusulkan bahwa badan hukum di negara itu harus dapat menerima bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai pembayaran dalam kontrak perdagangan luar negeri.
Rekomendasi ini muncul sebagai komentar setelah Kementerian Keuangan Rusia menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) berjudul “On Digital Currency” (juga dikenal sebagai Crypto Bill) pada 8 April lalu, yang juga membahas penambangan bitcoin.
Undang-undang ini akan memungkinkan entitas perusahaan untuk menerima bitcoin sebagai alat pembayaran untuk barang, pekerjaan, dan jasa dalam perdagangan luar negeri. Dalam sambutannya, badan fiskal itu mengusulkan untuk membiarkan perusahaan Rusia menggunakan kripto untuk operasi tertentu.
“Entitas perusahaan diperbolehkan untuk membayar barang dan jasa sesuai dengan kontrak perdagangan luar negeri dan menerima pendapatan dari entitas asing dalam mata uang digital,” tulis FTS dalam pernyataannya tersebut.
Inisiatif ini, menurut mereka, secara fundamental dapat mengubah semangat kerangka kerja yang diusulkan sebelumnya yang mengecualikan peran mata uang digital selain dari aset investasi.
FTS mengusulkan untuk bertindak atas reservasi ini untuk mendiversifikasi opsi pembayaran yang tersedia bagi perusahaan Rusia yang terlibat dalam perdagangan internasional, di tengah sanksi keuangan berat yang dikenakan pada negara tersebut.
Masih berdasarkan pernyataan tersebut, FTS juga menetapkan perusahaan akan diminta untuk membeli dan menjual mata uang digital melalui dompet kripto yang diatur dan platform pertukaran. Komentar-komentar tersebut bukan sekadar saran, melainkan pedoman untuk menyikapi pendapat hukum (legalese) yang dirinci dalam RUU tersebut.
Menurut RUU versi modifikasi yang diperoleh Izvestia; reservasi (persyaratan) terkandung dalam larangan bitcoin untuk penggunaan pembayaran terhadap barang, pekerjaan, atau jasa. Peluang yang tersedia untuk meniadakan larangan ini adalah klausul yang menyatakan larangan itu telah sah—kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
Sementara untuk menanggapi catatan umpan balik FTS, Kementerian Keuangan Rusia meninggalkan tanda “mendukung sebagian”, yang bermakna bahwa masalah tersebut memerlukan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan Rusia telah mengirimkan RUU itu ke pemerintah untuk disetujui.
Sepekan kemudian, Presiden Kamar Dagang dan Industri Rusia menyerukan untuk berkolaborasi dengan negara-negara Afrika untuk memungkinkan penyelesaian lintas batas dalam mata uang digital kripto dan bank sentral (CBDCs).
Isu ini juga muncul setelah pada Januari lalu Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyerukan telah melihat pemisahan pendapat yang jelas tentang penambangan bitcoin dan penggunaannya untuk pembayaran, telah menabur perselisihan di antara legislator dan regulator.
Sementara Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menyatakan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran di wilayah Federasi Rusia akan terus dilarang. Berdasarkan peraturan yang diusulkan, mata uang digital dianggap semata-mata sebagai kendaraan/instrumen investasi.
Pertarungan sengit antara legislator dan regulator membuat masyarakat berspekulasi seperti apa hasil akhir dari RUU tersebut. Komentar seperti ini dari FTS, serta garis dukungan yang jelas dari Putin tentu saja menjadi pertanda baik untuk hasil akhir yang penuh harapan dan final dari RUU ini.
