Forum Pemred Suarakan “No Tax for Knowledge”, Keringanan Pajak bagi Media Terverifikasi
Pajak.com, Jakarta — Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) mulai menyuarakan gagasan “No Tax for Knowledge” sebagai upaya memperkuat keberlanjutan media berkualitas di Indonesia. Gagasan itu mengemuka ketika Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menegaskan bahwa lembaga pers yang menjalankan fungsi edukasi membutuhkan dukungan fiskal, agar mampu bertahan di tengah tekanan industri dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang berkualitas.
Retno menjelaskan, skema no tax for knowledge sebagai inisiatif baru yang siap didorong melalui kolaborasi antarpemred, jurnalis, dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, media terverifikasi memegang peran sentral dalam menyediakan informasi yang akurat dan memenuhi standar profesionalisme, sehingga layak mendapat perhatian kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan operasional.
“Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge. Maksudnya, lembaga-lembaga jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya supaya kita semua sustain,” kata Retno kepada awak media di sela-sela acara Run for Good Journalism 2025, Senayan, Jakarta, dikutip Pajak.com, Senin (17/11/2025).
Ia mengemukakan, keberlanjutan media profesional tidak hanya soal kelangsungan usaha, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan negara menjaga kualitas informasi bagi publik. Di tengah derasnya arus informasi digital, jelasnya, media yang menjalankan fungsi edukasi publik perlu mendapat dukungan agar tetap mampu memenuhi standar jurnalisme yang bertanggung jawab dan verifikatif.
Retno pun menyoroti tantangan besar yang sedang dihadapi industri media, yaitu maraknya hoaks dan misinformasi. Ia menilai, publik kini kerap dibanjiri informasi yang belum terverifikasi, sehingga media arus utama dituntut menjaga akurasi, integritas, dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik.
“Kita ingin mengampanyekan lawan hoaks, karena kita semua merasakan di tengah banyak informasi ini, informasi hoaksnya banyak banget,” ucapnya.
Retno pun menyinggung peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu yang memperlihatkan bagaimana disinformasi dapat memperburuk keadaan. Pada momentum itu, menurut Retno, peran media arus utama menjadi penting untuk meluruskan informasi yang simpang siur dan membantu publik memahami fakta yang benar.
“Jadi, media mainstream saya rasa berperan sangat besar untuk meluruskan informasi-informasi yang enggak karu-karuan. Karena itu, kita sama-sama kampanyekan jurnalisme berkualitas, kita lawan hoaks, dan kita dukung semuanya, kita perjuangkan kesinambungan dan sustainability media yang terverifikasi dan berintegritas,” ujar Retno.
Ia juga menegaskan, upaya melawan hoaks tidak dapat dipisahkan dari agenda memperkuat media berkualitas. Menurutnya, jurnalisme profesional hanya dapat bertahan jika ekosistem industrinya kuat, sehingga dukungan fiskal seperti no tax for knowledge dinilai sebagai salah satu instrumen yang relevan untuk dipertimbangkan. Ia pun mengapresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungannya dalam acara lari itu yang sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan industri media.
Di sisi lain, Menkeu Purbaya mengatakan, pemerintah telah mendengar aspirasi Forum Pemred dan memahami tekanan yang dirasakan pelaku industri media. Ia mengaku sempat berdialog langsung dengan para pemred yang mengeluhkan penurunan bisnis jurnalisme.
“Tadi juga saya sempat diskusi dengan para pemred, mereka ngeluh katanya bisnis journalism lagi turun. Saya bilang, ya itu kalau karena Anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak sehingga ekonomi jatuh, Anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, media massa memiliki peran kritis sebagai pengawas kebijakan publik. Menurutnya, media massa harus memberikan kritik sehingga apabila ada kebijakan yang buruk atau kosong hingga berakhirnya ekonomi jatuh bisa diantisipasi
“Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” katanya.
Comments