Burhanuddin Abdullah Ungkap Kebijakan Strategis Prabowo-Gibran Setelah 20 Oktober 2024
Pajak.com, Jakarta – CNBC Indonesia bersama UOB Indonesia menggelar UOB Indonesia Economic Outlook 2025 bertema “Ushering A New Dawn for Remarkable Indonesia”, pada Rabu (25/09). Forum tahunan ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang ekonomi, salah satunya Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, yang membagikan sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Dalam forum tersebut, Burhanuddin menyampaikan optimismenya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024. Sebagai Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin mengungkapkan sejumlah kebijakan pemerintahan baru ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen.
Kebijakan Strategis Prabowo-Gibran untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan strategis yang akan diterapkan Prabowo-Gibran mencakup beberapa sektor penting, termasuk peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti ketergantungan pada impor pangan, energi, dan manufaktur, serta permasalahan sumber daya manusia (SDM), termasuk rendahnya IQ masyarakat dan masalah stunting.
Salah satu program unggulan lainnya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi anak-anak sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Di sektor pendidikan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan membangun Sekolah Unggulan di setiap kabupaten/kota serta memperbaiki infrastruktur sekolah.
Di bidang kesehatan, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 52,2 juta masyarakat pada 2025, yang dilengkapi dengan program untuk mengatasi penyakit TBC serta meningkatkan ketersediaan obat dan tenaga medis, termasuk dokter.
Selain itu, akan dikembangkan program Lumbung Pangan Nasional serta kebijakan industrialisasi guna menghadapi tantangan deindustrialisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sebagai kekuatan baru pembangunan Indonesia ke depan.
Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dan Transformasi BUMN
Salah satu perubahan besar yang akan dilakukan adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian baru ini akan mengintegrasikan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kementerian baru ini, diharapkan proses pengumpulan penerimaan negara menjadi lebih efisien dan mampu mendukung pembiayaan program-program strategis pemerintah.
“Insya Allah, akan ada Menteri Penerimaan Negara yang akan mengurus pajak, cukai, dan PNBP,” ujar Burhanuddin. Transformasi kelembagaan ini diharapkan selesai pada Januari 2025, dengan penyesuaian struktural yang akan dilakukan secara bertahap selama masa transisi.
Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan melakukan transformasi kelembagaan di Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut bahwa total aset BUMN saat ini mencapai hampir 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 60 persen dari PDB Indonesia, namun kontribusinya perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui transformasi bisnis dan struktural yang lebih efektif.
Melalui rangkaian kebijakan strategis ini, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Comments