in ,

Buka Rakernas Apkasi 2024, Jokowi Dorong Pemkab Ciptakan Inovasi untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Buka Rakernas Apkasi 2024
FOTO: Tiga Dimensi

Buka Rakernas Apkasi 2024, Jokowi Dorong Pemkab Ciptakan Inovasi untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2024, Apkasi Otonomi Expo (AOE), dan Apkasi Procurement Network (APN) tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, (10/7). Dalam sambutannya, ia mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) menciptakan daya saing dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ke depan tantangan kita semakin kompleks, persaingan antar-negara semakin ketat, potensi harus dikembangkan. Kita perlu adaptif melakukan inovasi, baik di bidang keuangan, teknologi, pangan, energi dari sisi industrinya, atau kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya (pariwisata)—semuanya harus dikembangkan. Contoh negara Buthan tidak punya minyak dan gas, lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Padahal, banyak alam kita yang lebih bagus dari itu. Banyak kabupaten yang unik, tapi bupatinya tidak tahu bagaimana cara mengemasnya,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Selain itu, ia juga memberikan contoh Maladewa (Maldives) yang 30 persen pendapatan negaranya berasal dari sektor pariwisata. Negara yang tersohor dengan keindahan pantainya itu mampu menciptakan segmen pariwisata baru dan unik. Misalnya, menggelar konferensi di pantai tanpa menggunakan alas kaki.

“85 persen kota dan kabupaten yang saya kunjungi (di Indonesia) pantai-pantainya tidak kalah dengan Maldives. Contoh lagi, di Afrika, orang ingin datang ke sana menawarkan pengalaman melihat satwa di habitat aslinya. Kita juga punya itu—punya Komodo (di Nusa Tenggara Timur), di Banyuwangi bisa melihat banteng atau hutan. Jadi, bagaimana daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan dan meningkat penerimaan daerah,” ujar Jokowi.

Dalam acara yang didukung oleh Pajak.com ini ia juga mendorong penyerapan anggaran daerah untuk belanja produk dalam negeri. Pasalnya, saat ini penggunaan produk dalam negeri di kabupaten/kota masih berada pada level 41 persen.

“Angka itu masih kecil. Padahal, kita mengumpulkan penerimaan negara berupa pajak, bea dan cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sulit sekali. Penerimaan negara itu di transfer daerah, lalu dibelikan produk impor, yang mendapat manfaat negara lain. Jadi, kita harus gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri,” tegas Jokowi.

Baca Juga  Apkasi Gabungkan Pelaksanaan APN dan AOE 2024

Pada kesempatan yang sama, Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan memastikan, bahwa acara ini digelar untuk meningkatkan serapan anggaran pemkab  melalui belanja barang produk dalam negeri, pengendalian inflasi, hingga upaya peningkatan perekonomian daerah.

“Selama 2 periode masa pemerintahan bapak presiden dan jajaran, kami telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan, yaitu komitmen bapak presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digitalisasi pelayanan publik. Hal ini telah berhasil mengurangi waktu dan biaya pengurusan pelayanan publik di berbagai daerah, mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan,” ungkap Sutan Riska.

Secara simultan, ia memastikan bahwa pemkab telah melaksanakan berbagai program sosial berupa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Bapak presiden, kami juga merasakan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa. Perhatian bapak presiden terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) desa dan proyek-proyek strategis nasional, seperti jalan tol. Itu sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah,” jeas Sutan Riska.

Ia juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah intensif mendorong pemkab untuk mengendalikan inflasi demi memulihkan perekonomian daerah pasca-pandemi COVID-19.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *