Bagaimana Pajak Dapat Mendukung Pembiayaan SDGs?

Bagaimana Pajak Dapat Mendukung Pembiayaan SDGs?

Pajak.com, Jakarta – Pendapatan pajak tetap menjadi sumber pendapatan yang paling berkelanjutan bagi pemerintah di suatu negara dan memainkan peran penting dalam pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Betapa tidak, penerimaan pajak dapat mengurangi kebutuhan akan bantuan internasional dan berkontribusi pada pembayaran utang yang memberatkan, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan suatu negara untuk menahan guncangan eksternal.

Pada tahun 2022, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) telah menggandeng Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Norwegia untuk meluncurkan sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan pengumpulan sumber daya dalam negeri. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai Pajak untuk SDGs, dirancang untuk memperkuat pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus membantu negara-negara dalam memajukan pencapaian tujuan global tersebut.

Pada tahun 2023, inisiatif ini telah mencapai kemajuan penting dengan penandatanganan 22 rencana kerja sama (Country Engagement Plans/CEPs) dengan berbagai negara. Melalui rencana ini, UNDP mendukung pemerintah di berbagai negara dalam mengatasi tantangan penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal, serta membantu menyelaraskan kebijakan pajak dengan SDGs.

“Melalui bantuan teknis dan memfasilitasi kerja sama, inisiatif ini juga membantu negara-negara dalam menyelaraskan kebijakan pajak dan fiskal mereka dengan SDGs serta memasukkan perspektif dari negara-negara berkembang ke dalam diskusi regional dan internasional tentang perpajakan,” kata laporan UNDP yang ditulis oleh Acting Director of Sustainable Finance Hub UNDP Thomas Beloe dan Head of UNDP Tax for SDGs Ahtesham Khan melalui laman resminya, dikutip Pajak.com, Sabtu (11/05).

Salah satu alat yang dikembangkan oleh inisiatif ini adalah Kerangka Pajak SDG (STF) yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah untuk menyesuaikan sistem pajak mereka dengan SDGs. UNDP mengungkapkan, alat ini telah diuji coba di sembilan negara meliputi Armenia, Bhutan, Djibouti, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Uzbekistan, dan Zimbabwe.

Lebih dari 1.500 personel dari 74 entitas pemerintah telah dilatih dan melaporkan peningkatan kapasitas. Bahkan, Administrator UNDP Achim Steiner mengungkapkan bahwa keberhasilan inisiatif Pajak untuk SDGs adalah bukti dari upaya kolaboratif antarnegara, organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat sipil.

“Bersama-sama, kami telah bertukar praktik terbaik, pengetahuan, dan pelajaran yang dipetik, menciptakan komunitas yang berdedikasi untuk mewujudkan perubahan nyata,” kata Steiner.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, UNDP dan OECD juga bekerja sama dengan program global yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan administrasi pajak di negara-negara berkembang. Program ini, yang dikenal dengan nama Inspektur Pajak untuk Pembangunan (TIWB), telah berhasil membantu negara-negara berkembang mengamankan pendapatan pajak tambahan yang signifikan.

“Program ini telah berhasil mengamankan pendapatan pajak tambahan sebesar 230 juta dollar AS pada tahun 2023, dengan total keseluruhan sejak diluncurkan pada tahun 2015 mencapai 2,30 miliar dollar AS yang dikumpulkan dan 6,05 miliar dollar AS yang dinilai,” kata laporan itu.

Untuk memperkuat diskusi pajak global, inisiatif ini telah mengadakan berbagai acara, termasuk sesi diskusi dan dialog dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selama Sidang Umum PBB pada September 2023 tentang Pajak dan SDGs. Acara ini berhasil mengumpulkan 400 pembuat kebijakan dari 61 negara, termasuk 14 menteri, bersama dengan pejabat pajak, diplomat, dan pemimpin pemikiran dari 48 organisasi.

Diskusi ini diklaim telah meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara perpajakan dan SDGs, memupuk pertukaran antarmitra, mengembangkan pendekatan pajak interdisipliner, dan mengeksplorasi langkah-langkah pajak inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

“Selain itu, inisiatif tersebut mengorganisasi misi, lokakarya, dan dialog nasional dengan anggota parlemen, pemuda, peneliti, dan Wajib Pajak untuk membantu otoritas pajak dalam pembangunan kapasitas dan implementasi kebijakan yang selaras dengan SDG,” imbuh laporan tersebut.

Director of UNDP’s Sustainable Finance Hub Marcos Neto dalam pidato pembukaannya di ECOSOC 2024 tentang Pajak untuk SDGs turut menekankan pentingnya inisiatif ini.

“Kami bertujuan untuk memberikan negara-negara dengan alat dan keahlian yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan pajak dan anggaran mereka dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Inisiatif ini telah mencapai kemajuan di berbagai wilayah, termasuk peluncuran rencana kerja sama dan program peningkatan kemampuan pajak yang menekankan pada digitalisasi dan integrasi kebijakan, seperti inisiatif Pajak dan Gender. UNDP pun berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra dan donor untuk memajukan inisiatif seperti Pajak untuk SDGs, yang telah menunjukkan hasil yang mengesankan dan diharapkan akan terus berkembang dengan bergabungnya mitra baru.