Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, investasi di bidang infrastruktur memegang kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global. Hal itu juga diakui dalam pembaruan rencana aksi G20 (G20 action plan).
Berdasarkan laporan Bank Dunia 2021, pada paruh pertama tahun 2020 investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur di negara berkembang turun 56 persen dari periode yang sama pada 2019. Padahal menurut Sri Mulyani, investasi infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan di banyak negara maju dan berkembang sekaligus memberikan dorongan tambahan untuk output ekonomi global.
“G20 menegaskan kembali komitmennya untuk melipatgandakan upaya mempromosikan investasi infrastruktur yang berkualitas dan mempercepat upaya untuk memobilisasi sumber pembiayaan swasta sebagai strategi pemulihan,” kata Sri Mulyani, dalam acara bertajuk B20-G20 Dialogue on Finance and Infrastructure Accelerating Sustainable and Inclusive Growth, pada (5/7). B20 atau The Business 20 merupakan outreach grup dari G20 yang mewakili komunitas bisnis internasional. Melalui keberadaan para pelaku bisnis dari seluruh dunia, B20 merefleksikan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.
Dengan demikian, Sri Mulyani menuturkan, Indonesia telah menyiapkan empat agenda potensial untuk mengembangkan infrastruktur pada 2022 mendatang.
Pertama, mempromosikan investasi infrastruktur berkelanjutan. Upaya itu dilakukan karena memiliki potensi kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian. Di sisi lain, investasi bidang ini juga membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan.
“Di sisi lain, beberapa negara masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan kompetensi terutama pada tata kelola dalam mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu dukungan internasional dan upaya domestik untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan harus diperhatikan. Indonesia juga akan melakukan promosi investasi terhadap infrastruktur yang bersifat berkelanjutan, cepat, dan tetap,” jelas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Kedua, Indonesia akan mengembangkan kerangka regulasi dan pasar modal untuk meningkatkan iklim investasi. Indonesia memastikan roadmap infrastruktur berjalan dengan baik. Hal itu harus dipastikan dalam rangka mendorong pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor, memastikan efisiensi, stabilitas, integritas, anti korupsi, dan penyederhanaan peraturan.
Ketiga, mengembangkan infrastruktur digital beserta regulasinya. Mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang cepat telah menyebabkan munculnya regulasi baru, termasuk mengenai privasi, persaingan, dan keamanan siber.
“Agenda infrastruktur digital ini memerlukan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, memanfaatkan pembiayaan, sumber daya, dan menyepakati prinsip-prinsip peraturan umum untuk mewujudkan keadilan,” tambah Sri Mulyani.
Keempat, penegasan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 untuk memastikan semua ekonomi dapat pulih bersama melalui investasi di bidang infrastruktur.
“Agenda infrastruktur G20 tahun 2022, ketika Indonesia menjadi presiden, maka harus mencerminkan aspirasi penting ini,” kata Sri Mulyani.
