Pajak.com, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, hilirisasi terbukti meningkatkan realisasi investasi sektor industri pada 2021 sebesar 90,7 persen dibandingkan dengan periode 2019.
“Di 2021, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp 117,5 triliun. Angka ini meningkat 90,7 persen dibandingkan dengan 2019 lalu. Kita tidak lagi mengekspor bahan baku, sudah terjadi hilirisasi,” kata Bahlil dalam webinar Morning Talk with the Minister of Investment, dituangkan dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (12/2).
Hilirisasi sejalan dengan arah kebijakan Indonesia untuk memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA), sehingga tercipta investasi berkualitas dan berkelanjutan. Upaya ini sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo.
Setidaknya ada tiga cara untuk mencapai investasi berkelanjutan itu, pertama, yaitu melalui pemerataan pertumbuhan investasi yang tidak hanya terfokus pada pulau Jawa saja. Kedua, setiap investor yang masuk diwajibkan berkolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Jadi arahan dari presiden kepada kami itu adalah investasi jangan dilihat dari sisi nominal angka dan negara mana yang masuk. Akan tetapi juga investasi yang berkeadilan untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM,” tambah Bahlil.
Ketiga, perlunya memangkas proses perizinan investasi di Indonesia. Syukurnya, kini pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus izin investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
“Kalau ada masalah, tolong datang ke kami. Kami akan bantu. Prinsipnya, biarkan izin dan insentif kami urus, selama bapak dan ibu memenuhi syarat yang ada. Bapak dan ibu tolong bawa modal, teknologi, dan sebagian pasarnya,” kata Bahlil.
Di sisi lain, ia meminta kepada sektor perbankan untuk memberi dukungan pendanaan bagi investor yang akan membangun pabrik di sektor industri hilirisasi.
“Investor dalam negeri ini rata-rata kurang mendapatkan support dari perbankan khususnya permodalan-permodalan dalam membangun pabriknya. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya mengutamakan insentif kepada investor yang menanamkan modalnya untuk melakukan hilirisasi. Maka, kita lihat industri logam dasar dari 2019 berada di urutan nomor 4, sekarang di 2020 naik nomor 3, dan 2021 menjadi nomor 1. Naik hingga 90 persen. Di 2019, nilai investasi industril logam dasar hanya Rp 61 triliun, sekarang naik menjadi Rp 117,5 triliun,” ungkap Bahlil.
Ia juga mengungkap, Indonesia akan menyuarakan agenda hilirisasi dalam Presidensi G20. Menurut Bahlil, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang sedang mendorong hilirisasi di berbagai sektor, sehingga diharapkan akan semakin menarik investor.
“Hilirisasi di sektor apa? Batu bara untuk menuju kepada DME (dimethyl ether) dan methanol. Kemudian nikel menuju kepada baterai, copper (tembaga) harus ada sampai dengan minimal 70 persen nilai tambahnya. Kita memperkirakan akan memboyong investasi Rp 250 triliun dalam TWIIG (Forum Trade, Investment and Industri Working Group) pada momen presidensi G20 tahun 2022. Ini angka kasar ya, bukan angka pasti, minimal Rp 200 triliun—Rp 250 triliun bisa kita jadikan target, tetapi detailnya lagi kita susun,” ungkap Bahlil.
