Upaya Pemerintah Penuhi Ketersediaan Energi Nasional
Pajak.com, Jakarta – Dalam upaya penuhi ketersediaan energi nasional dengan meningkatkan ketahanan energi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian energi.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berfokus pada pemanfaatan batu bara sebagai bahan substitusi untuk liquefied petroleum gas (LPG), yang sebagian besar masih diimpor. Hilirisasi batu bara, menurut Yuliot, akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan cadangan batu bara yang melimpah sebagai sumber energi alternatif.
“Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup, yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi,” jelas Yuliot dikutip Pajak.com pada Jumat (1/11).
Yuliot juga menekankan pentingnya belajar dari negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan hilirisasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Dengan cadangan batu bara yang cukup besar, Yuliot yakin bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan strategi yang sama.
Selain hilirisasi batu bara, pemerintah juga mendorong pengembangan sumur minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Namun, Yuliot menekankan bahwa pemerintah tidak akan bergantung sepenuhnya pada energi berbasis fosil.
Dalam jangka panjang, pemerintah berencana untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), termasuk bahan bakar nabati seperti biosolar, bioetanol, dan biodiesel.
“Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yuliot menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ketersediaan energi, pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100. Sejak Agustus 2023, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, dengan pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam solar.
“Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40, B50, B60 sampai dengan B100 ke depan,” imbuhnya.
Terkait ketersediaan bahan baku untuk program biodiesel, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Kementerian Pertanian, karena biofuel berasal dari sektor pertanian. “Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian,” ungkap Yuliot.
Langkah-langkah yang dirancang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar kemandirian energi yang tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia secara optimal.
Comments