Pajak.com, Jakarta – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengemukakan, pembangunan infrastruktur – termasuk sektor transportasi – masih menjadi prioritas pemerintah di masa pandemi, walaupun kebutuhan pembiayaannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN, sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. “Pendanaan pembangunan infrastruktur melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
Sovereign Wealth Fund (SWF) bisa menjadi alternatif pendanaan di luar APBN yang terbatas. Ini merupakan satu inovasi yang luar biasa, untuk menjamin kepastian bagi para investor dan mencegah terjadinya informasi yang salah, yang menyebabkan mahalnya biaya investasi di Indonesia,” kata Budi di webinar Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Budi mengungkapkan, beberapa proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang perlu dan tidak bisa mengandalkan APBN murni di antaranya Pelabuhan Garonggong di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Baru di Ambon dan Palembang, Bandara Singkawang di Kalimantan, dan Bandara Fakfak dan Manokwari di Papua.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya mendorong dan memanfaatkan berbagai skema pendanaan kreatif selain APBN dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
SWF Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang terwujud dengan nama Indonesia Investment Authority (INA) ini bisa menjadi peluang skema pendanaan terbaik untuk sektor transportasi. Terlebih, transportasi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Dengan dibentuknya INA diharapkan melahirkan instrumen pembiayaan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Karena, bangkitnya sektor transportasi menandai pulihnya ekonomi Indonesia,”ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap INA bisa menarik dana investasi sebesar Rp 300 triliun dengan modal yang sudah ditempatkan.
“Dengan kepemilikan dalam fund yang dibentuk adalah INA 30 persen dan investor 70 persen, maka kita berharap INA akan mampu menarik dana investasi, dengan Rp 75 triliun yang sudah dimasukkan pemerintah, ditargetkan Rp 300 triliun akan bisa menjadi partner dari INA,” terangnya.
Saat ini, INA tengah menjajaki kerja sama dengan investor potensial yang menunjukkan ketertarikannya pada proyek-proyek baru.
“Hingga saat ini, appetite dari para mitra investasi sangat menggembirakan. Target investasi batch pertama adalah di bidang infrastruktur transportasi,” tutupnya.
