Pajak.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan nilai devisa pariwisata di tahun 2022 naik sebesar 470–1,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 6,744–Rp 24,396 triliun. Ia pun menyatakan optimismenya untuk lebih membangkitkan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun ini.
Hal itu ia sampaikan saat memaparkan persiapan program kerja Kemenparekraf tahun 2022 di hadapan Komisi X DPR RI. Di rapat itu, ia juga menyebut kontribusi produk domestik bruto (PDB) Pariwisata ditargetkan sebesar 4,3 persen, nilai ekspor produk ekonomi kreatif sebesar 16,83 miliar dollar AS, dan nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp 1.236 triliun.
Sandiaga juga menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun ini bakal naik menjadi 1,8–3,6 juta orang dan menargetkan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 550 juta pergerakan.
“Untuk mencapai target tersebut, Kemenparekraf mendapat anggaran DIPA sebesar Rp 3.792.417.902.000 atau turun 22,72 persen dibandingkan pagu awal tahun 2021. Targetnya naik, anggarannya turun,” ujar Sandiaga di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip Pajak.com Selasa (25/01).
Sandiaga menjelaskan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan pagu Rp 1,66 triliun atau turun 5,88 persen dibandingkan pagu DIPA awal tahun 2021.
Selanjutnya adalah Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 1,7 triliun, yang juga turun sebesar 38,70 persen dibandingkan pagu DIPA tahun 2021. Dan, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu Rp 1,22 triliun atau naik 2,80 persen dibandingkan dengan pagu DIPA awal tahun 2021.
Lebih lanjut, Sandiaga mengemukakan bahwa dalam pagu DIPA TA 2022 terdapat total anggaran sebesar Rp 357,57 miliar yang diblokir. Adapun rinciannya adalah untuk memenuhi Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088 tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 senilai Rp 179,55 miliar atau sebesar 4,73 persen dari pagu DIPA TA 2022, blokir terkait alokasi anggaran yang akan dialihkan ke BRIN mencapai Rp 9,50 miliar, dan blokir hasil pembahasan dengan Kemenkeu sebesar Rp 168,96 miliar.
“Untuk blokir Automatic Adjustment ini berkaitan dengan penanganan COVID-19. Jadi kita diminta untuk bersiap siaga dengan adanya kemungkinan varian baru, oleh karena itu Automatic Adjustment Rp 179.554.361.000 ini setiap K/L diarahkan untuk mitigasi dampak berlanjutnya memburuknya pandemi COVID-19. Namun jika sampai semester satu tidak terpakai maka dapat diajukan untuk mendanai kegiatan semula,” jelas Sandiaga.
Sedangkan, blokir terkait alokasi anggaran yang akan dialihkan ke BRIN senilai Rp 9,50 miliar masih menjadi pembahasan dengan Bappenas dan Kemenkeu. Sementara pemblokiran Rp 168,96 miliar ini, dikarenakan masih diperlukan dokumen yang harus dilengkapi utamanya terkait dengan pembangunan fisik.
“Jadi ini yang bisa kami jelaskan untuk blokir, jadi tidak ada hubungannya dengan kredibilitas. Tapi, berkaitan dengan COVID-19 dan perkembangan yang tentunya kita harapkan tidak semakin memburuk tahun ini, sehingga dana tersebut bisa diajukan lagi untuk kegiatan semula,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat mendorong Kemenparekraf untuk menjadikan evaluasi kinerja tahun 2021 sebagai rujukan. Sehingga, target indikator kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif tahun anggaran 2022 bisa tercapai.
“Implementasi program TA 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan capaian serta permasalahan program kegiatan TA 2021,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pertambahan nilai ekonomi kreatif Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan di tahun berikutnya, meski peningkatan tersebut tidak terlalu besar. Diketahui, pertambahan nilai ekonomi kreatif tahun 2021 meningkat jadi Rp 1.191 triliun dari pada tahun 2020 yang bernilai Rp1.134 triliun.
“Walaupun peningkatan ini tidak terlalu besar, tapi saya pikir ini adalah potensi yang dapat digarap untuk tahun-tahun berikutnya secara serius karena ekonomi kreatif mampu menunjang ekonomi masyarakat di masa sulit. Hanya nanti tinggal pemasaran bersinergi dengan lembaga lembaga lain,” ujar Adrianus.
Ia menyampaikan, banyak sekali potensi ekonomi kreatif yang belum tergarap dan terbina dengan baik di daerah. Tak jarang, masih banyak masyarakat yang bingung dengan pasar untuk pemasarannya. Ia pun berharap Kemenparekraf dapat membantu masyarakat untuk menyediakan sarana untuk pemasarannya.
“Maka saya sampaikan hasil ekonomi kreatif masyarakat di Kalimantan Barat yang pemasarannya belum masif karena masih bingung pasarnya mau ke mana. Mudah-mudahan dari kementerian pariwisata melakukan expo ekonomi kreatif, barangkali seiring dengan membaiknya kondisi pandemi di negara kita,” tutupnya.
