Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 September 2021 sebesar Rp 395,92 triliun atau mencapai 53,2 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
“Progres signifikan terjadi pada klaster perlindungan sosial (perlinsos) dan klaster kesehatan. Realisasi klaster kesehatan mengalami peningkatan dari Rp 47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp 97,28 triliun per 17 September. Sedangkan, klaster perlinsos meningkat dari Rp 66,43 triliun di kuartal II menjadi Rp 112,87 triliun,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers PPKM, pada (20/9).
Menurutnya, kenaikan realisasi anggaran PEN juga terjadi pada klaster program prioritas, yakni dari Rp 41,83 triliun di kuartal II-2021 menjadi Rp 59,51 triliun.
“Dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu sudah 42,1 persen, yaitu Rp 51,27 triliun. Angka itu sudah meningkat menjadi Rp 68,35 triliun. Demikian pula klaster insentif usaha itu sudah Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen,” urainya.
Airlangga memaparkan, untuk program kartu prakerja sepanjang tahun 2021 sudah mencapai batch 20. Program ini akan diberikan kepada 5,2 juta penerima—4 juta penerima telah menyelesaikan pelatihan. Kemudian, ada 3,8 juta penerima manfaat mendapatkan insentif. Program Kartu Prakerja memiliki pagu anggaran Rp 7,3 triliun.
“Batch (kartu prakerja) ini sekarang sedang dimulai gelombang ke-21 dengan 754 ribu peserta,” tambah Airlangga.
Untuk bantuan subsidi gaji telah disalurkan kepada 4,61 juta pekerja yang masing-masing menerima Rp 1 juta. Adapun total anggaran untuk program ini sebesar Rp 8,8 triliun. Selanjutnya, program bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro, realisasinya adalah Rp 15,25 triliun yang sudah disalurkan kepada 12,71 juta penerima manfaat. Secara persentase, realisasi program ini mencapai 99,30 persen.
Airlangga menuturkan, selain berupaya mendorong percepatan realisasi penyaluran PEN, pemerintah juga tengah fokus pada target vaksinasi untuk mendukung perhelatan olahraga tingkat nasional dan internasional yang akan berlangsung di tahun ini. Pertama, ada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua yang digelar awal Oktober mendatang.
“Pemerintah akan terus mendorong agar cakupan vaksinasi di daerah penyelenggara ajang tersebut mencapai 70 persen—realisasi vaksinasi secara agregat di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, di Kabupaten Keerom. Kemudian di Kabupaten Merauke dan Mimika, dosis pertama sudah 56 persen dan ini akan terus didorong untuk mendekati 70 persen dan dosis kedua 35 persen,” kata Airlangga.
Kedua, perhelatan internasional World Superbike yang akan digelar di Lombok pada bulan November mendatang. Ketiga, kompetisi Liga 1 dan Liga 2.
“Pemerintah mendorong percepatan vaksinasi di semua daerah yang akan menjadi lokasi perhelatan kegiatan olahraga itu,” tambah Airlangga.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan mengakselerasi vaksinasi ke seluruh daerah.
“Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta dosis sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota. Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat, sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari,” kata Budi.
Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober. Kemenkes mencatat, hingga saat ini baru 7 provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen.
“Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” kata Budi.
