Rasio Utang Capai 39,21 Persen! Pemerintah Nilai Masih Aman Terkendali
Pajak.com, Jakarta – Rasio utang Indonesia akhir Juli 2024 tercatat capai 39,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kendati demikian, pemerintah menilai bahwa persentase tersebut masih aman terkendali untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Utang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)—ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (26/8).
Selain itu, utang juga menjadi alat strategis dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.
Indikator Rasio Utang Aman Terkendali
Ferry menjelaskan, beberapa indikator yang membuat rasio utang aman terkendali. Ia menyebutkan bahwa rasio utang tercatat sebesar 39,21 persen dari PDB pada tahun 2023. Rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia (67,3 persen dari PDB), Tiongkok (83,6 persen dari PDB) dan India (82,7 persen dari PDB).
“Hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68 persen dari PDB, yang berarti masih jauh di bawah batas aman, yakni 60 persen. Batas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ungkap Ferry,
Secara struktur, rasio utang pemerintah juga masih tergolong sehat. Karena profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo selama 8 tahun.
Kemudian, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN (surat berharga negara) domestik sebesar 70,49 persen, SBN valas sebesar 17,27 persen, dan pinjaman sebesar 12,24 persen. Kepemilikan SBN domestik, antara lain oleh lembaga keuangan memegang sekitar 39,6 persen; Bank Indonesia (BI) sekitar 24,3 persen; asing hanya sekitar 14,0 persen, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing, investor individu sekitar 8,7 persen; serta sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya.
“Pemerintah terus mendorong pasar SBN untuk lebih efisien, sehingga meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan melalui efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA (sumber daya alam) dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan,” jelas Ferry.
Dalam Rancangan APBN 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775,9 trilliun yang diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun proyeksi rasio utang dari PDB tahun 2025 sebesar 37,82 persen – 38,71 persen dari PDB. Sementara, rasio pendapatan negara juga direncanakan sebesar 12,3 persen PDB.
“Pemerintah juga terus mendorong penguatan belanja negara yang berkualitas untuk fokus kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025. Belanja non-prioritas, khususnya belanja barang, terus diefisienkan, belanja modal diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi, subsidi dan perlinsos yang efektif dan tepat sasaran, serta menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah selanjutnya,” tambah Ferry.
Comments