RAPBN 2026 Fokus Perkuat Ketahanan Nasional dan Transformasi Ekonomi, Ini Penjelasan Sri Mulyani!
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), di Jakarta pada Selasa (1/7/25).
“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Sri Mulyani, dikutip Pajak.com pada Rabu (2/7/25).
Menurut Sri Mulyani, penguatan ketahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar. Negara harus hadir melalui intervensi yang proporsional demi memperbaiki kegagalan pasar, memastikan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata,” kata Sri Mulyani.
Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti meningkatnya rivalitas antarnegara, fragmentasi geopolitik, dan melambatnya ekonomi dunia, Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan agar Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan, dan tidak memihak kepada kekuatan manapun. Kebijakan ini menjadi dasar dalam menyusun KEM PPKF RAPBN 2026 agar Indonesia tetap kokoh menghadapi tekanan eksternal.
Dengan latar belakang situasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran tahun 2026,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif.
Pemerintah pun mengapresiasi seluruh pandangan dari fraksi-fraksi di DPR RI sebagai bentuk masukan yang berharga dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik.
“Seluruh pandangan dan masukan merupakan bagian kolektif untuk terus merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dan untuk menjawab harapan besar masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Comments