Prabowo Minta Sri Mulyani Fokus Belanja Prioritas dan Reformasi Penerimaan Negara
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, (22/7/25). Menurutnya, Prabowo meminta agar reformasi penerimaan negara terus dilakukan dan belanja negara tahun 2026 difokuskan pada program-program prioritas.
“Arahan bapak presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilanjutkan agar kita bisa memperoleh penerimaan yang cukup. Sementara belanja diarahkan untuk program-program penting,” ungkapnya dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com, (23/7/25).
Secara simultan, Sri Mulyani menyebut bahwa Prabowo juga mendorong agar melakukan deregulasi untuk mengatasi aturan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan agar iklim investasi semakin baik sehingga roda perekonomian tidak selalu bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Beliau menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi agar ekonomi kita bisa tumbuh lebih mandiri. Jadi fokusnya adalah perbaikan regulasi supaya dunia usaha, investasi, dan perdagangan makin mudah berkembang, termasuk dari sisi tata kelola,” ungkap Sri Mulyani.
Program Prioritas
Dalam pertemuan ini ia juga melaporkan terkait penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 dan disampaikan langsung oleh Prabowo pada 15 Agustus 2025.
Menurut Sri Mulyani, Prabowo mengarahkan APBN 2026 diprioritaskan untuk program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta inisiatif ketahanan pangan.
Selain itu, APBN 2026 juga akan mendukung sektor pendidikan, mulai dari perbaikan sekolah dasar dan madrasah; penguatan sekolah digital; hingga program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
“Kemudian, beliau mengarahkan defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR range-nya. Beliau mengatakan defisit ini market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan support terhadap ekonomi melalui APBN ounter-cyclical bisa jalan,” ungkap Sri Mulyani.
Asumsi Makro dan Postur Fiskal 2026
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Sri Mulyani menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Parlemen, (22/7/25). Selain Sri Mulyani rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah ini juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Pada rapat tersebut DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 mencakup:
- Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2–5,8 persen;
- Inflasi 1,5–3,4 persen;
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp16.500–Rp16.900;
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,6–7,2 persen;
- Harga minyak mentah Indonesia 60–80 per barel dolar AS;
- Lifting minyak bumi 605–620 ribu barel per hari;
- Lifting gas bumi 953–1.017 ribu barel per hari;
- Tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen;
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen;
- Rasio gini 0,377–0,380;
- Tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen;
- Indeks modal manusia 0,57;
- Indeks kesejahteraan petani 0,7731; dan
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen.
Sementara itu, postur fiskal 2026 adalah sebagai berikut:
- Pendapatan negara 11,71–12,31 persen;
- Penerimaan perpajakan 10,08–10,54 persen;
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1,63–1,76 persen;
- Hibah 0,002–0,003 persen;
- Belanja negara 14,19–14,83 persen;
- Belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen;
- Transfer ke daerah 2,78–2,89 persen;
- Keseimbangan primer 0,18–0,22;
- Defisit 2,48–2,53; dan
- Pembiayaan 2,48–2,53.
Comments