Prabowo Minta Program Listrik untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Dipercepat
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program elektrifikasi desa agar seluruh masyarakat di pelosok tanah air dapat segera menikmati akses listrik. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/25).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Kondisi tersebut menjadi fokus utama laporan kepada Presiden dalam rapat terbatas.
“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil kepada awak media, dikutip Pajak.com pada Selasa (26/8/25).
Bahlil menekankan bahwa program listrik desa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil yang selama ini belum merasakan layanan dasar. Ia menyebut Presiden Prabowo secara tegas telah menginstruksikan agar pendanaan segera dialokasikan dalam anggaran pemerintah.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini enggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.
Selain elektrifikasi desa, rapat terbatas juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi.
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara],” ujar Bahlil.
Dengan arahan Presiden Prabowo tersebut, pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi desa dan dusun dapat terealisasi secara bertahap mulai 2025. Di saat yang sama, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih terukur agar manfaatnya tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Comments