Prabowo Minta BUMN Hasilkan Minimal Rp811 triliun ke APBN, DPR Dorong Pembentukan “Holding”
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minimal menyumbang 50 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp811 triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (15/8/25). Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mendorong pembentukan holding BUMN.
Menurut Fauzi, pembentukan holding BUMN, baik induk maupun anak perusahaan merupakan langkah strategis paket kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Sebab pembentukan holding BUMN bertujuan agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi.
“Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5 persen hingga 10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” ungkap Fauzi kepada awak media, dikutip Pajak.com, (19/8/25).
Ia pun mengapresiasi penegasan Prabowo yang tidak lagi memberikan tunjangan besar untuk jabatan direksi BUMN yang selama ini bisa mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar per tahun.
“Dengan kebijakan ini, orang akan berpikir ulang untuk mengejar posisi direksi hanya demi keuntungan pribadi. Uang tersebut akan dialihkan untuk kepentingan negara. Ini bagian dari upaya mengembalikan manfaat BUMN kepada rakyat,” ujar Fauzi.
Menurutnya, Prabowo memberi perhatian besar pada pembangunan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan melalui Koperasi Merah Putih. Koperasi yang sudah berdiri hampir 80 unit ini akan menjadi pusat distribusi buku, sembako, layanan simpan pinjam, hingga penyediaan armada operasional.
“Kita ingin geliat ekonomi itu dimulai dari rakyat, dari desa, dari kelurahan. Kalau program ini dijalankan secara konsisten, konsumsi akan meningkat, daya beli masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahap mencapai 8 persen pada tahun 2029,” ujar Fauzi.
Di sisi lain, ia menegaskan komitmen Komisi XI DPR dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan tanpa kebocoran. Komisi XI DPR berjanji mempererat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pak Prabowo tidak mau ada kebocoran. Beliau ingin pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan konsumsi meningkat. Target pertumbuhan ekonomi yang beliau tetapkan bukan sekadar angka, tapi tujuan yang harus kita capai bersama,” tegas Fauzi.
Sebagai informasi, data Kementerian BUMN menunjukan bahwa laba konsolidasi perusahaan pelat merah tahun 2024 tercatat sekitar Rp304 triliun atau lebih rendah dari capaian 2023 yang mencapai Rp327,13 triliun. Sementara total aset BUMN pada tahun 2024 mencapai Rp10.950 triliun atau naik 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp10.402 triliun.
Sementara, kontribusi BUMN terhadap APBN melalui dividen sebesar Rp81,2 triliun pada 2023. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.374 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp356 triliun.
Comments