Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penguatan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Ia mendorong peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk lebih masif menjelaskan kepada publik mengenai berbagai kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya soal percepatan vaksinasi.
“Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data, menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponnya dalam bentuk policy-policy publik. Dan ini pun tidak selalu permanen karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan,” jelas Sri Mulyani dalam webinar bertajuk Keterbukaan Informasi Program Vaksinasi Dukung Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi, (3/8).
Ia yakin PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan data dan informasi terkait penanganan pandemi covid-19 dan vaksinasi, serta menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi itu. Sehingga kebijakan pemerintah dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.
Sri Mulyani menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Publik juga harus memahami soal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah dan akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi COVID-19, khususnya percepatan vaksinasi dan program perlindungan sosial.
“Oleh karena itu saya, sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali. Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat Anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun Anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat,” jelas Sri Mulyani.
Di samping itu, ia juga mengingatkan bahwa program vaksinasi harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, transparan, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Pengawasan harus dilakukan bersama dari badan atau lembaga, serta kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Ini adalah masalah kewajiban apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak. Namun, tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang ingin saya garisbawahi,” tegas Sri Mulyani.
Di akhir acara, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memberi apresiasi kepada PPID tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Penerima penghargaan itu adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
