Pajak.com, Jakarta – Pengusaha jasa logistik dan e-commerce menyambut positif kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif gratis ongkos kirim (ongkir) di hari belanja on-line nasional (Harbolnas) jelang Idulfitri. Mereka berharap, pemerintah segera mengeluarkan aturan teknis kebijakan agar pengusaha dapat menyiapkan infrastruktur lonjakan transaksi.
Chairman Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi mengatakan, tak hanya pengusaha jasa logistik dan e-commerce, usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentu menyambut positif kebijakan ini. Ia meyakini fasilitas gratis ongkos kirim (ongkir) yang diberikan pemerintah akan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk belanja on-line.
“Kami menyambutnya sebagai sesuatu yang positif karena semakin banyak transaksi on-line (belanja), peningkatan jumlah pengiriman akan mengalami peningkatan,” jelas Feriadi, kepada Pajak.com, pada Minggu (11/4).
Kendati demikian, Direktur Utama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ini mengaku belum memperoleh informasi atau koordinasi teknis ihwal kebijakan fasilitas ongkir dari pemerintah. Jika teknis kebijakan sudah ditetapkan, perusahaan akan mulai menambah jumlah armada. Sebab, Feriadi optimistis akan terjadi lonjakan belanja secara daring menjelang Idulfitri sehingga meningkatkan volume pengiriman.
“Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, biasanya berkirim-kirim saat Ramadan, apalagi dengan kondisi saat ini (pandemi). Kalau selama pandemi peningkatan (pengiriman) kisaran 20 persen. Kalau proyeksi peningkatan terkait kebijakan yang akan diberlakukan, belum dapat kami hitung karena teknis belum mengetahui,” jelasnya.
Respons positif turut diungkapkan oleh Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA) Bima Laga. Menurutnya, pandemi Covid-19 dan Idulfitri merupakan momentum bagi pemerintah menggenjot konsumsi masyarakat.
“Kami tentu menyambut baik rencana pemerintah ini. Ini bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat. Terlebih jelang lebaran di mana kebutuhan konsumsi masyarakat memang sedang tinggi-tingginya. Tentu hal ini akan memberi dampak positif juga bagi industri digital,” jelas Bima melalui pesan singkat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, selama pandemi transaksi nilai transaksi e-commerce pada tahun 2021 akan tumbuh 33,2 persen menjadi Rp 337 triliun. Proyeksi ini berangkat dari perkiraan nilai transaksi di 2020 yang sebesar Rp 253 triliun.
“Kebijakan pemerintah (ongkir gratis) dampaknya seberapa besar? tentu belum bisa kami proyeksikan lantaran masih harus dilihat mekanisme pelaksanaannya nanti,” kata Associate Vice President of Public Policy and Government Relation Bukalapak ini.
Seperti diketahui, Pemerintah berencana menggelontorkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk fasilitas ongkir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ditetapkan demi mendorong aktivitas konsumsi masyarakat sekaligus menekan laju penularan Covid-19. Pemerintah juga memiliki misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi di zona positif atau kisaran 7 hingga 8 persen pada periode II-2021.
