Pemerintah Siapkan Strategi Dorong Agenda Pemberdayaan
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas komitmen pemerintah untuk mempercepat berbagai agenda pemberdayaan demi meningkatkan kemandirian masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap isu-isu mendesak, termasuk pembenahan data tunggal penerima program pemberdayaan.
“Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” jelas Muhaimin dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com, pada (5/1).
Pemerintah juga berkomitmen memperluas akses bagi pelaku UMKM melalui sinergi yang lebih baik antara usaha kecil dan besar.
Selain UMKM, peningkatan kapasitas para pekerja migran menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo meminta agar pemerintah menyiapkan fasilitas pelatihan yang memadai bagi para calon pekerja migran.
“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” ujar Muhaimin.
Balai latihan tersebut diharapkan mampu mencetak pekerja migran yang lebih kompeten dan siap bersaing di pasar global.
Pinjaman Bunga Rendah untuk UMKM dan Pekerja Migran
Untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran, pemerintah akan memperluas model pendanaan berbunga rendah. Program ini akan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” ungkap Muhaimin.
Pemerintah juga berencana mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial melalui pembenahan data penerima. Sistem ini akan melibatkan masyarakat untuk memberikan usulan atau sanggahan terkait penerima bantuan.
“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” tegasnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat agenda pemberdayaan masyarakat dan memastikan program yang lebih terarah dan berkelanjuta
Comments