Pemerintah Siapkan Jurus untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II-2025
Pajak.com, Jakarta – Di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi, Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah optimistis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2025, pemerintah langsung menyusun strategi untuk menggenjot ekonomi di kuartal II-2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa capaian 4,87 persen merupakan sinyal positif di tengah tekanan ekonomi global. “Pencapaian pertumbuhan 4,87 persen menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti fragmentasi geoekonomi dan kebijakan proteksionisme yang meningkat, ekonomi kita tetap tumbuh solid,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Selasa (6/5/25).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bahkan melampaui sejumlah negara tetangga dan negara maju. Singapura tercatat tumbuh 3,8 persen, Malaysia 4,4 persen, Amerika Serikat (AS) hanya 2,0 persen, dan Uni Eropa 1,2 persen. Di dalam negeri, dorongan terbesar masih berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen dan menyumbang 54,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah seperti pemberian THR, Bantuan Hari Raya, Program Mudik Gratis, dan diskon belanja terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ungkap Airlangga.
Dari sisi sektor, pertanian menjadi yang tumbuh paling tinggi dengan 10,52 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 9,84 persen dan jasa perusahaan 9,27 persen. Secara wilayah, pertumbuhan tertinggi terjadi di Sulawesi sebesar 6,40 persen dan diikuti Pulau Jawa dengan pertumbuhan 4,99 persen.
Namun demikian, pemerintah tetap waspada terhadap proyeksi perlambatan ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 hanya sebesar 2,8 persen. Selain itu, indeks Purchasing Managers Index (PMI) yang melemah menjadi sinyal perlambatan yang perlu diantisipasi.
“Kami juga terus mencermati dan mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh IMF, serta pelemahan angka PMI di Indonesia dan di berbagai negara bulan ini,” ujar Airlangga.
Sebagai respons, pemerintah menyiapkan strategi yang fokus pada empat titik utama yaitu peningkatan daya beli masyarakat, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan percepatan belanja pemerintah. Salah satu langkah konkret adalah penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan Kartu Sembako yang akan dilakukan pada Mei dan Juni, serta pencairan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga,” jelas Airlangga.
Dari sisi fiskal, insentif diberikan untuk sektor properti, otomotif, dan industri padat karya. Pemerintah juga akan menjaga stabilitas harga pangan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya beli masyarakat.
Untuk mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja dan menyederhanakan berbagai perizinan melalui Instruksi Presiden Deregulasi. Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal juga diakselerasi.
Selain itu, pemerintah mendorong Kredit Investasi bagi industri padat karya, memaksimalkan belanja modal BUMN, serta memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Belanja pemerintah akan dipercepat agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih dini. Penyerapan anggaran yang lebih tinggi dari siklus triwulanan menjadi fokus utama. Di saat bersamaan, pemerintah juga terus melakukan mitigasi terhadap dampak kebijakan dagang Donald Trump dan mendorong ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa dalam kerangka EU-CEPA.
Airlangga juga menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam kancah global melalui keikutsertaan dalam BRICS dan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). “Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju,” pungkasnya.
Comments