Menkeu Purbaya ke Kepala Daerah: Uangnya Jangan Dianggurin, Gunakan untuk Investasi dan SDM
Pajak.com, Jakarta — Pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi lintas wilayah. Dalam rapat koordinasi dengan para kepala daerah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menggerakkan dana pemerintah daerah agar tidak mengendap di kas maupun deposito.
Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi 56,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pertumbuhan 5,2 persen.
“Kalau dibiarkan, pangsa ekonomi nasional akan terus Jawa-sentris. Daerah yang memiliki potensi atau dana lebih harus didorong tumbuh lebih cepat agar ketimpangan antarwilayah berkurang,” kata Purbaya dalam Arahan Menkeu Purbaya & Mendagri Tito ke Seluruh Pemda soal Inflasi Daerah secara hibrid, dikutip Pajak.com, Senin (20/10/2025).
Ia menyoroti bahwa pertumbuhan di luar Jawa masih bergantung pada komoditas. Padahal, wilayah seperti Sulawesi telah membuktikan efektivitas hilirisasi industri dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 7 persen. “Daerah yang punya dana lebih perlu mulai melakukan diversifikasi ekonomi dan berani investasi jangka panjang, terutama di sektor industri dan sumber daya manusia,” tambahnya.
Purbaya meminta percepatan belanja produktif di sisa tiga bulan tahun ini agar dana publik segera dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan dana mengendap di kas atau deposito.
“Uangnya jangan dianggurin. Kalau punya uang banyak, mulailah invest di industri dan lain-lain. Utamanya di sumber daya manusia di daerah itu,” tegasnya.
Menurutnya, apabila dana belum bisa dibelanjakan, sebaiknya ditempatkan di bank daerah agar dapat disalurkan kepada pelaku usaha setempat. “Kalau uangnya kembali ke pusat, manfaat ekonomi untuk daerah hilang,” sambungnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi di daerah. Dari 38 provinsi, 37 mencatat inflasi positif, sementara 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional. Ia menilai inflasi bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial-politik dan elektabilitas kepala daerah.
“Kalau harga-harga tidak terkendali, masyarakat merasakan langsung dampaknya. Mengendalikan inflasi bisa menjadi kunci kepercayaan publik,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) harus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan barang. “Kita tidak hanya menjaga inflasi tetap rendah, tapi juga memastikan distribusi lancar dan stok barang tersedia,” katanya.
Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi 10,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Total PAD 2025 tercatat Rp253,36 triliun, turun dari Rp284,22 triliun pada periode sama tahun 2024. Penurunan terbesar terjadi pada pajak daerah yang turun 10,24 persen, sementara retribusi daerah naik 4,6 persen karena peningkatan layanan publik.
“Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik efisien,” tegas Purbaya.
Ia juga menyinggung pentingnya tata kelola dan integritas pemerintah daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan masih banyak kasus penyalahgunaan keuangan daerah, sementara skor penilaian integritas (SPI) 2024 baru mencapai 71,53, di bawah target nasional 74.
“Kalau tata kelola belum baik, sulit bagi kami di pusat menambah transfer ke daerah,” sambung Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat disiplin fiskal dan mempercepat pelaksanaan anggaran. Ia meyakini, pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah.
“Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah dukungan fiskal bagi daerah. “Yang paling penting untuk saya adalah punya landasan kuat untuk bilang ke atas (Presiden Prabowo) bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja yang disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” tutur Purbaya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi beberapa hambatan teknis yang sering dihadapi pemerintah daerah. Ia menyebut keterlambatan penerbitan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian menyebabkan dana alokasi khusus (DAK) sulit dieksekusi.
Ia pun mengusulkan agar kementerian terkait menerbitkan juknis lebih cepat, bahkan jika perlu satu juknis terpadu untuk mempercepat eksekusi di lapangan.
“Uangnya sudah turun, tapi juknisnya belum keluar. Kepala daerah khawatir salah langkah secara hukum,” kata Tito.
Selain itu, Tito menyoroti kesulitan daerah-daerah tertinggal seperti Papua Pegunungan dalam memenuhi syarat penyaluran dana alokasi umum (DAU).
“Banyak daerah kesulitan karena keterbatasan SDM untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kami minta perwakilan Kementerian Keuangan di daerah lebih proaktif membantu,” ujarnya.
Tito juga mengeluhkan penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang kerap dilakukan menjelang akhir tahun, sehingga sulit dieksekusi dan akhirnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Ia meminta agar pemerintah pusat mempercepat penyaluran, termasuk memperbaiki mekanisme transfer antar daerah agar tidak menghambat kegiatan pemerintah kabupaten dan kota.
“Pedoman penyusunan APBD juga perlu diselesaikan lebih awal agar daerah bisa segera menyusun anggarannya. Kalau semua pihak bekerja lebih cepat dan terkoordinasi, belanja publik bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat,” pungkas Tito.
Comments