Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, perubahan iklim sebagai salah satu sumber ketidakpastian yang dihadapi perekonomian global selain COVID-19 varian Omicron. Untuk itu, Indonesia akan berupaya mengakselerasi penurunan emisi karbon melalui pengembangan investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta menjaga kelestarian hutan.
“Varian Omicron bukan menjadi satu-satunya sumber ketidakpastian di 2022. Kami juga menyadari bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata. Sejalan dengan kekhawatiran terhadap ancaman perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global, serta komitmen terhadap Paris Agreement, pemerintah akan memastikan semua investasi ramah lingkungan,” kata Luhut saat memberikan keynote speech dalam webinar Mandiri Investment Forum 2022, (9/2).
Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) periode 2016 ini menyebutkan, Indonesia memiliki target besar dalam penurunan emisi karbon mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Untuk itu, pemerintah telah merumuskan peta jalan pengembangan sektor energi bersih berupa regulasi baru, salah satunya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT).
“Pemerintah akan memensiunkan dini PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) berbahan bakar batu bara dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT. Porsi pembangkit listrik EBT yang akan dibangun mencapai 51 persen. Kemudian porsinya dalam bauran energi nasional juga akan ditingkatkan hingga sekitar sepertiga pada periode 2051–2060. Pembangkit EBT akan didominasi tenaga surya, hidro, dan geotermal. Peta jalan ini didukung potensi sumber EBT Indonesia yang melimpah, mencapai 472,6 gigawatt,” jelas Luhut.
Dari aspek infrastruktur EBT, pemerintah bakal membangun supergrid pada 2025 untuk menghubungkan sumber pembangkit EBT dengan daerah yang permintaan listriknya tinggi. Hal ini dilakukan karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Namun, terkait rencana pensiun dini PLTU, sebagai strategi phasing down batu bara, total ada 5,1 GW yang ditargetkan pensiun sebelum 2030, membutuhkan investasi besar, yakni sekitar 8,58 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 123 triliun. Di samping itu, pemerintah mengembangkan carbon cap, trade, dan pajak untuk menahan peningkatan emisi gas rumah kaca dan mengubah perilaku ekonomi,” tambah Luhut.
Secara simultan, Indonesia berkomitmen mengajak seluruh negara untuk bekerja sama melawan dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan aksi nyata. Salah satunya, melalui Global Blended Finance yang nantinya akan digelar di Bali pada April 2022. Forum ini diselenggarakan menyambut kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Forum Global Blended Finance akan mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta digital.
“Dalam kesempatan itu, Indonesia juga ingin berbagi (pengalaman) pengembangan ekosistem kebijakan yang telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari selama lima tahun kebelakang. Saat ini kita punya hutan dengan luas 120 hektare yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kita telah melakukan penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Pemerintah juga sudah berupaya mencegah dan merehabilitasi hutan melalui perbaikan pada kebijakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Luhut.
