“Lifting” Minyak Terus Merosot, Bahlil Curiga Ada Unsur Kesengajaan agar Ketergantungan Impor Berlanjut
Pajak.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan keprihatinannya atas merosotnya lifting minyak nasional yang terus terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Bahlil mengatakan, penurunan itu bukan hanya persoalan teknis, tetapi ada unsur kesengajaan untuk memperkuat ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil mengungkapkan bahwa terjadi penurunan drastis lifting minyak nasional dari 1,5–1,6 juta barel per hari pada 1996–1997 menjadi sekitar 580 ribu barel per hari pada 2024.
“Apa dengan penurunan lifting itu apakah memang kita sudah tidak punya sumber daya alam atau ini sengaja diturunkan agar impor terus? Menurut saya ini ada unsur kesengajaan by design,” ujar Bahlil dalam Forum Energi Mineral yang diselenggarakan di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (27/5/25).
Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa program hilirisasi adalah instrumen strategis dalam mewujudkan Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk membangun kemandirian energi dan memperkuat kedaulatan bangsa.
“Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang telah dicanangkan itu minimal ada empat yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah terkait dengan kemandirian pangan, kemudian kemandirian energi, makanan bergizi, dan hilirisasi,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa dari empat prioritas tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab langsung Kementerian ESDM yaitu kemandirian energi dan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengolahan bahan mentah, tetapi juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Hilirisasi Nikel Bawa Lonjakan Ekspor
Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang mampu mendongkrak ekspor secara signifikan. Pada 2017–2018, nilai ekspor nikel berada di kisaran 3,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Berkat hilirisasi, angka itu melonjak tajam menjadi hampir 40 miliar dolar AS pada 2024.
Peningkatan tersebut menunjukkan kontribusi hilirisasi terhadap pendapatan negara dan neraca perdagangan, sekaligus memperkuat posisi ekonomi nasional.
Untuk memperkuat kedaulatan energi, Bahlil menyatakan bahwa Kementerian ESDM akan mengevaluasi dan mencabut izin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai tidak produktif. Kebijakan ini juga berlaku bagi perusahaan besar yang telah lama memegang konsesi namun tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
Selain itu, pemerintah akan mendorong pemanfaatan gas alam secara optimal. Salah satunya dengan konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke DiMetil Eter (DME) dari batubara serta pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil menekankan bahwa pembangunan energi bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga semangat kebangsaan yang harus dijaga bersama.
“Energi adalah semangat, energi adalah kesediaan untuk bersama, energi adalah kepercayaan, energi adalah api dalam dada yang tidak boleh padam,” pungkas Bahlil.
Comments