Pajak.com, Jakarta – Indonesia akan memegang Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022. Selama menjabat presidensi, Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan internasional lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengajak para pelaku industri untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada presidensi KTT G20 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo tengah menjalankan dua instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkaitan dengan kesuksesan substansi dan penyelenggaraan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 selama satu tahun ke depan.
Pertama, memastikan kesuksesan dari sisi substansi atau agenda G20 Indonesia, yakni transisi ke ekonomi digital sesuai dengan kewenangan Kementerian Kominfo. Saat ini Kementerian Kominfo sebagai Ketua Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group pada pertemuan tingkat menteri negara anggota G20 pada 2022 tengah mempersiapkan hal itu dalam beberapa waktu mendatang.
“Hari ini lebih menyangkut pada substansi materi yang akan kita bawa saat penyelenggaraan Digital Economy Task Force. Secara khusus berkaitan dengan Digital Economy Working Group G20,” kata Johnny Gerard Plate dalam pertemuan virtual streamlining bersama pelaku industri nasional di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).
Kedua, memastikan kesuksesan dalam kaitan dengan keketuaan Indonesia sebagai penyelenggara. Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan intensif untuk mendukung gelaran akbar tersebut sesuai dengan kewenangannya, yakni, dari sisi pelayanan jaringan telekomunikasi yang akan dilakukan dengan optimal, sehingga peserta KTT G20 mendapatkan akses jaringan berkualitas.
“Beberapa pelaku industri di tingkat hulu, khususnya yang berhubungan dengan telekomunikasi. Bahkan sudah membahas mengenai penyelenggaraan Forum G20 itu sendiri,” kata Johnny.
Untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia pada Presidensi G20 dalam isu digital, Menteri Johnny mengajak pelaku industri memberikan masukan. Kementerian Kominfo akan melakukan serangkaian pertemuan, di antaranya Ministerial Declaration, Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting, Digital Economy Ministers Meeting (DEMM). Ia menyatakan pemerintah ingin mendengar masukan pelaku industri mengenai tantangan dan peluang ekonomi digital agar bisa optimal diperjuangkan selama Presidensi G20.
“Pemerintah ingin mendengar masukan rekan-rekan dari sektor industri terkait apa yang dibutuhkan? Bagaimana tantangan dan profil usaha kita di sini? Barriers-nya apa saja? Dan bagaimana itu bermanfaat untuk kepentingan ekonomi kita di dalam negeri. Kita perjuangkan bersama-sama di forum atau rapat selama G20 Summit nanti,” jelasnya.
Menurut Johnny, dalam Digital Economy Working Group (DEWG), Pemerintah Indonesia akan menggelar lima kali pertemuan, sedangkan Ministerial Meeting berlangsung dalam satu kali rapat. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan pemerintah dan pelaku industri bersama-sama menyiapkan bahan dan masukan.
“Saya harapkan dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku industri terlibat bersama. Agar apa yang disampaikan itu adalah kristalisasi dari harapan kita semua, baik dari pelaku industri, regulator, maupun dari kepentingan rakyat kita,” tegasnya.
Menkominfo menilai, agenda G20 ini dapat dioptimalkan sebagai forum untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak pelaku industri untuk menggunakan dan manfaatkan Forum G20 secara maksimal.
Dalam Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”. Menkominfo menegaskan Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
“Upaya recovery economy juga sangat dipengaruhi dengan komoditi supercycle. Jadi, ada banyak sekali pengaruhnya, namun kita punya tiga agenda besar yang akan menjadi titik tekanan kita nanti yang tadi saya sebutkan: post recovery and connectivity, digital literasi dan cross-border data flow,” paparnya.
