Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para ekonom dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat memberikan gagasan terkait akselerasi penerapan digitalisasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal itu ia tekankan dalam pembukaan Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021 yang dilakukan secara virtual, pada (31/8).
“Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan sinergi berbagai pihak. Dalam percepatan ekonomi, sinergi adalah kunci karena persoalan saat ini yang kompleks. Maka dari itu, saya berharap kongres ISEI XXI ini diharapkan lahir gagasan dan pemikiran-pemikiran maju yang akan membantu bangsa dalam melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini,” ungkap Jokowi.
Gagasan akselerasi digitalisasi yang dibutuhkan di tengah pandemi terutama mengenai percepatan penerapan digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya melalui implementasi one single submission (OSS) berbasis risiko yang mampu menyederhanakan proses perizinan, mempermudah dunia usaha, dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. OSS hadir sebagai ejawantah dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Ini penting untuk mendorong perekonomian daerah dan pusat agar terus tumbuh lebih cepat. Dan, tugas kita memastikan fondasi-fondasi. Melalui digitalisasi, diharapkan juga membantu pengembangan badan usaha milik petani, membuka akses pemasaran melalui kemitraan dan penyederhanaan akses pembiayaan,” jelas Jokowi.
Senada dengan hal itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menekankan urgensi digitalisasi ekonomi, keuangan, dan seluruh bidang yang dapat membantu pemulihan ekonomi. Poin ini yang akan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.
“Sinergi erat dengan digital banking. Untuk mendorong digitalisasi sektor riil di UMKM (usaha mikro kecil menengah), Bank Indonesia terus mendorong akses pembiayaan. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional menjadi game-changer selama pandemi. Untuk itu, perlunya akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan pada UMKM dan sektor pertanian khususnya melalui klasterisasi,” kata Ketua Umum ISEI ini.
Akselerasi digitalisasi pun dapat dilakukan melalui pengembangan startup, baik tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, penting bagi Indonesia melakukan percepatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau.
“Tekanan untuk ramah lingkungan semakin tinggi, sehingga perlu direspons melalui kebijakan reformasi struktural maupun digitalisasi,” tambahnya.
Perry menyebutkan, di bidang sistem pembayaran BI telah akselerasi keuangan digital secara nasional, baik melalui Quick Code Response Indonesian Standard (QRIS), standarisasi Application Programming Interfaces (API), BI Fast, maupun langkah-langkah lain yang bersinergi erat dengan para perbankan digital, financial technology (fintech), dan e-commerce.
Sementara di bidang pendidikan, Perry menilai, pembelajaran digital dari sisi konten, pengantar konten, maupun kesiapan kapasitas dari para dosen dan pengajar perlu dilakukan mendorong ekonomi Indonesia.
“Semua ini perlu dilakukan antara akademisi, bisnis digital, dunia perbankan, e-commerce, dan pemangku kebijakan. BI juga ikut berpartisipasi untuk ini,” ujarnya.
Dengan demikian, Perry mengimbau agar ISEI bisa berperan aktif untuk mendorong akselerasi digitalisasi maupun transformasi digital dari semua sisi strategis itu.
“ISEI dapat memperkuat dan meningkatkan peran bagi kemajuan ekonomi dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang ada di tengah COVID-19. Kita akan optimalisasi program pemberdayaan (empowerment) pengurus dan anggota ISEI di pusat dan daerah,”ujarnya.
