Pajak.com, Jakarta – Di tahun 2021 pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur demi menarik investasi masuk ke Indonesia. Dengan fasilitas infrastruktur yang memadai, bisnis akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan fokus membangun konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi hingga jalan. Saat ini pemerintah tengah berupaya merampungkan pembangunan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Tanjung Carat Palembang, Pelabuhan Kuala tanjung, serta jalur kereta api Makassar-Parepare.
“Konektivitas memastikan adanya investasi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi,” jelas Budi Karya dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (24/4).
Kendati demikian, dalam membangun konektivitas antarwilayah melalui berbagai pembangunan infrastruktur, tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian/lembaga saja. Perlu adanya kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan. Terkait dengan investasi, kementerian perhubungan selama ini telah menjalin kerja sama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, badan koordinasi penanaman modal (BKPM).
“Kementerian perhubungan punya simpul-simpul transportasi yakni bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal. Untuk menghubungkannya, tentu membutuhkan infrastrukur jalan yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam membangun infrastruktur baik transportasi maupun jalan tersebut, tentunya membutuhkan investasi yang menjadi bagian dari tugas BKPM,” jelasnya.
Budi Karya berharap, ke depan sinergi kementerian/kembaga semakin kuat dalam upaya membangun konektivitas antarwilayah. Dengan begitu, Indonesia semakin menarik di mata investor dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah telah mengalokasikan bujet sebesar Rp 417 triliun untuk infrastruktur. Alokasi itu meningkat 48 persen bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 281,1 triliun.
“Jadi, infrastruktur tetap akan menjadi arah yang luar biasa penting bagi kita untuk bisa menangani pemulihan ekonomi dan sekaligus meningkatkan produktivitas untuk jangka panjang. Anggaran infrastruktur juga akan didorong untuk mengejar proyek-proyek yang pada tahun 2020 mengalami penundaan dan kita berharap akan dapat diselesaikan dengan tata kelola yang baik,” jelas Sri Mulyani.
Tak hanya jalan atau pelabuhan, anggaran itu juga untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh pelosok negeri. Seperti diketahui investasi diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara, sehingga dapat merentas ksesenjangan sosial.
“Pembangunan TIK diharapkan akan membuat seluruh pelosok Indonesia dilengkapi dengan internet. Kita semua makin menyadari infrastruktur internet menjadi sangat penting dalam hal pendidikan dan pekerjaan,” jelas Sri Mulyani.
