Pajak.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia berpotensi memiliki nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp 4.531 triliun atau naik delapan kali lipat dari 2020. Pencapaian itu membuat Indonesia mengalahkan negara-negara di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
“Ekonomi digital Indonesia di 2030 kita lihat diperkirakan menjadi Rp 4.531 triliun, artinya akan enam kali lebih besar dari Malaysia, hampir lima kali dari Filipina, hampir enam kali dari Singapura, Thailand hanya se-per seratus dari Indonesia, dan hampir empat kali dari Vietnam,” ungkap Lutfi dalam webinar bertajuk Geliat e-Commerce dan Logistik sebagai Penopang Ekonomi di Tengah Pandemi, pada Rabu (7/7).
Prediksi itu menurut Lutfi realistis karena produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi turut meningkat menjadi Rp 24.000 triliun pada 2030 dari sebesar Rp 15.400 triliun pada 2020. Menurutnya, pertumbuhan PDB Indonesia mampu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Pada saat yang bersamaan, kontribusi ekonomi digital Indonesia pada 2020 sebesar Rp 603 triliun atau akan naik 8 kali lipat pada 2030 menjadi sebesar Rp 4.531 triliun.
“Artinya ketika PDB tumbuh 1,5 kali lipat, pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat. Ini pertumbuhan luar biasa. Ke depan ini bisa menjadi bagian dari daya ungkit ketika terjadi krisis seperti Covid-19 karena tiba-tiba kita bangun dari tidur kita karena e-commerce itu bagian ekonomi yang penting,” jelas Lutfi.
Ia mengatakan, sektor e-commerce akan menguasai 34 persen pangsa pasar ekonomi digital di 2030, dengan total nilai Rp 1.908 triliun. Perkembangan itu diikuti pula dengan pertumbuhan sektor business to business (B2B) services sebesar Rp 763 triliun dan travel (on-line booking) sebesar Rp 575 triliun.
“Services ini yang akan membuka mata rantai ekonomi digital kita. Health tech kita di 2030 akan berjumlah Rp 471 triliun ini senada dengan education services Rp 160 triliun,” tambahnya.
Secara spesifik, Lutfi menyebutkan, bisnis e-commerce tumbuh drastis dari Rp 302 triliun di 2019 menjadi diprediksi Rp 1.178 triliun di 2025 dan menuju Rp 1.900 triliun pada 2030. Begitu juga dengan on-line travel yang hanya Rp 100 triliun di 2019 naik menjadi Rp 575 triliun di 2030.
“Sementara frekuensi kunjungan e-commerce di Indonesia 54 persen masih dari lokalpasar. Karena peserta pelaku pemegang akhir masih orang Indonesia. seperti Tokopedia, Bukalapak, BliBli, dan lain lain,” sebutnya.
Sementara, ride hailing seperti Gojek dan Grab juga akan meningkat nilainya dari Rp 86 triliun menjadi Rp 491 triliun. Kemudian, fintech seperti Kredivo, Gopay, dan Investree naik dari Rp 81 triliun menjadi Rp 324 triliun.
Sayangnya, untuk platform nonton film Netflix masih banyak dikuasai luar negeri. Padahal peningkatannya mencapai 11 kali lipat penggunaannya atau langganan pada saat pandemi Covid – 19.
“80 persen digital ads pergi ke platform asing jadi untuk on-line media ini kita keluarkan biaya infrastruktur luar biasa tapi yang main dalam situ Netflix, Disney Plus, yang kepemilikan asing,” kata Lutfi.
Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) ini mengatakan, posisi ekonomi digital Indonesia tentu masih di bawah negara Tiongkok dan AS. Hal itu wajar karena Indonesia baru memiliki 5 unicorn. Sementara Tiongkok memiliki 101 unicorn dan AS punya 207 unicorn.
“Artinya kita masih di posisi awal kurva, diharapkan kita punya akselerasi tinggi. Tapi dengan nilai tambah harus di Indonesia. kita harus merancang policy dari orang Indonesia untuk orang Indonesia,” jelasnya.
Menurut Lutfi, ada beberapa kendala yang dialami Indonesia, yaitu soal infrastruktur komunikasi dan digital consumer protection yang masih belum optimal.
“Tingkat keamanan konsumen kita masih awal sekali, future ready workforce masih awal karena related skill in innovation ecosystem juga masih kalah dari Malaysia dan Singapura, public service juga masih di bawah. Walaupun punya nilai tinggi, tapi kita kalah karena digital consumer protection harus bagus. Supaya ekonomi digital maju pada tahapan awal ini mulai dari mempercepat transaksi, meningkatkan akses informasi dan transparansi,” jelasnya.
