Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam mengantisipasi kebijakan tapering (mengurangi pembelian obligasi) yang akan dilakukan oleh Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) mengindikasikan bank sentral AS tidak melakukan langkah tapering di tahun ini. Sehingga pembelian obligasi tetap berlanjut hingga ada perkembangan terbaru tentang inflasi dan pemulihan tenaga kerja AS. Selain itu, inflasi AS diprediksi akan meningkat dalam jangka pendek seiring dengan pulihnya perekonomian.
Kendati demikian, BI akan tetap harus mulai menyusun strategi dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akan dilakukan oleh The Fed.
“Dari dua aspek penting tadi, yang kami pahami, tapering The Fed tidak akan terjadi tahun ini. Tentu saja kami akan pantau dari waktu ke waktu. Tapering The Fed baru akan dilakukan tahun depan. Namun demikian, BI akan optimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan berkoordinasi dengan pemerintah agar pengaruhnya pada yield SBN (burat berharga negara/obligasi) tetap dalam batas-batas yang normal,” jelas Perry, melalui konferensi pers virtual, pada Kamis (17/6).
Perry memastikan, pihaknya akan terus fokus mengantisipasi tapering The Fed dengan terus koordinasi dengan pemerintah. Hal itu sejatinya telah dilakukan BI sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.
“Sehingga respons kita terhadap global spill over lebih memfokuskan, melakukan, dan mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dan berkoordinasi dengan kementerian keuangan—menjaga pengaruhnya ke yield SBN dalam batas-batas yang normal. Strategi ini sudah dilakukan sejak adanya kenaikan US Treasury pada Februari 2021, yang saat itu hampir mendekati level 1,9 persen. Kebijakan akan mengarahkan kebijakan-kebijakan lain, baik moneter, suku bunga, dan likuiditas, makroprudensial, sistem pembayaran, untuk bersama pemerintah mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Perry.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tengah mewaspadai dampak rencana tapering AS. Ia mengatakan, menyebut rencana tapering juga berpotensi menurunkan daya dukung investor global terhadap pembiayaan fiskal melalui pasar SBN.
“Kita baca kondisi global memiliki potensi rambatan kepada perekonomian dalam negeri, terutama sistem keuangan, ekspektasi pemulihan yang cepat dan nyata berikan kemudian memberikan dampak sisi inflasi meningkat di AS dan potensi respons policy-nya, memicu outflow dari semua emerging market, termasuk Indonesia. Ini hal yang terus kami waspadai, respons policy The Fed akan berikan pengaruh pada seluruh dunia,” jelas Sri Mulyani.
