Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, BI mendorong pembahasan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) menjadi salah satu isu utama dalam finance track Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Itu agenda utama terkait tema digitalisasi sistem pembayaran di finance track, termasuk persiapan CBDC. Kita perlu memperbesar operasi pembayaran kita di lintas batas. Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, diantaranya mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, mendukung digitalisasi perbankan, mengintegrasikan antara bank dan teknologi finansial (tekfin), menyeimbangkan inovasi dan mitigas risiko,” jelas Perry dalam pembukaan webinar Casual Talks On Digital Payment Innovation Of Banking, Senin (14/2).
Ia menjelaskan, BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint ini berisi lima visi yang dilaksanakan oleh lima working group, yaitu open banking; sistem pembayaran ritel; sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan; data dan digitalisasi; serta reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan.
“Ini semua visi. Kami umumkan pada Mei 2019. Syukurlah, kita bekerja sama saat itu, 10 bulan, sebelum COVID-19 sekarang bebas mobilitas orang. Kita tidak alami kemerosotan ekonomi bisnis keuangan sistem pembayaran. Sekarang, kita bertahan ekonomi menuju pulih,” jelas Perry.
BI mencatat, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat pesat seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan, dan kemudahan sistem pembayaran digital. Pada Januari 2022, nilai transaksi uang elektronik meningkat sebesar 66,65 persen secara tahunan mencapai Rp 34,6 triliun. Kemudian, nilai transaksi digital banking meningkat 62,82 persen secara tahunan menjadi Rp 4.314,3 triliun. Di samping itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debet, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,39 persen secara tahunan menjadi Rp 711,2 triliun.
Selain itu, BSPI 2025 akan melanjutkan uji coba Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara, antara lain dengan Thailand dan Malaysia. BI juga akan menjajaki perluasan kerja sama QRIS antar negara di kawasan.
“Meski demikian, BI juga tidak lupa mengimbangi inovasi dengan kehati-hatian demi keamanan transaksi nasabah sehingga berbagai risiko yang dimungkinkan muncul bisa dimitigasi dengan baik,” kata Perry.
Ia juga mengungkapkan, ada dua hal penting lagi yang harus diperhatikan agar negara-negara G20 bisa pulih bersama dan pulih untuk lebih kuat—sesuai dengan tema recover together recover stronger. Pertama, negara-negara harus bekerja sama untuk memerangi pandemi. Dalam hal ini, perlu bekerjasama dalam penguatan vaksinasi dan menurunkan kasus harian dengan signifikan.
“Kita perlu bekerja sama untuk global health. Kerja sama di bidang kesehatan, dan memastikan pandemi berakhir, sehingga kita bisa melangkah maju. Mari berjalan bersama untuk menyukseskan agenda G20,” kata Perry.
Kedua, bertransformasi ke ekonomi hijau dan pembiayaan hijau. Hal ini perlu dilakukan dan bisa dimulai dengan transisi ke ekonomi ramah lingkungan.
