Pajak.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan, kebutuhan pendanaan untuk mencapai program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencapai Rp 67.000 triliun hingga tahun 2030.
SDGs merupakan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan pendanaan SDGs yang disampaikan Bappenas tersebut guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, antara lain tujuan menghapus kemiskinan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, dan lain-lain.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun di tengah pandemi COVID-19.
“Saat ini Indonesia memiliki selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14.000 triliun. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan, agar collective action bisa terlaksana, bisa tercapai,” jelas Suharso dalam konferensi pers virtual, pada (23/11).
Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan melalui paradigma co-creation, termasuk pendanaan melalui mekanisme co-financing. Komitmen itu memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak seperti bisnis pada umumnya.
“Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen. Sekali lagi, SDGs merupakan komitmen global yang memandu capaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini sembari menyiapkan hak generasi masa depan,” kata Suharso.
Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, percepatan pencapaian SDGs memang membutuhkan pendanaan yang besar. Bahkan, sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar.
“Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan. Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Untuk itu, masing-masing pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” jelas Ma’ruf Amin.
Dengan demikian, ia meminta kepada kementerian/lembaga bersama pemangku kepentingan lain dapat terus bersinergi untuk menyelaraskan koordinasi demi mencapai target SDGs.
“Waktu kita semakin pendek, terlambat bukanlah suatu pilihan karena terlalu besar krisis kemanusiaan yang akan kita tanggung dan pertaruhkan. Saya berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat terus menyelaraskan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pencapaian target SDGs,” kata Ma’ruf Amin.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dinihilkan pada tahun 2024. Presidensi G20 Indonesia akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global termasuk dalam pencapaian SDGs.
“Kita harus terus memastikan SDGs ini dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal,” kata Ma’ruf Amin.
Dalam konferensi pers ini pemerintah juga sekaligus melakukan soft launching Rencana Aksi Sustainable Development Goals Periode 2021–2024, peluncuran fitur terbaru SDGs Dashboard, dan SDGs Investment Platform. Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, UN Resident Coordinator Valerie Julliand, serta para mitra pembangunan lembaga non-pemerintah. Adapun Wapres Ma’ruf Amin didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.
