Bahlil Ungkap Potensi Subsidi Energi Tidak Tepat Sasaran Capai Rp 100 Triliun
Pajak.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya potensi penggunaan subsidi energi di Indonesia yang tidak tepat sasaran. Menurut Bahlil, sekitar Rp 100 triliun nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tidak tersalurkan dengan tepat.
Bahlil menjelaskan, nilai tersebut sekitar 20-30 persen dari total anggaran subsidi BBM dan listrik yang ditetapkan pemerintah pada 2024 yaitu sebesar Rp 435 triliun.
“Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya kurang lebih Rp 100 triliun,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Senin (4/11).
“Kita tahu subsidi kita sekarang kan Rp 435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari Rp 435 triliun itu, untuk LPG itu Rp 53 triliun,” jelasnya.
Subsidi energi, seperti BBM dan listrik, menurut Bahlil, seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu mereka yang berada pada lapisan ekonomi bawah. “Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, jadi untuk saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus,” jelasnya.
Namun, dalam praktiknya, subsidi ini sering kali dinikmati oleh kelompok yang mampu secara ekonomi, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengaku mendapatkan laporan subsidi BBM dan listrik yang tidak tepat sasaran tersebut dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Kami mentengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ada potensi subsidi BBM dan listrik yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Laporan ini menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam menyalurkan subsidi agar mencapai masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi.
Sebagai langkah awal, Bahlil bersama jajarannya telah menggelar beberapa rapat untuk menyusun formulasi kebijakan baru. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengganti skema subsidi tidak langsung dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Bahlil, BLT langsung kepada masyarakat dianggap lebih efektif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Kami sedang mencari formulasinya. Salah satu di antaranya adalah apakah subsidi itu diberikan langsung dalam bentuk BLT kepada masyarakat,” ujarnya.
Di samping itu, ada opsi untuk menggunakan kombinasi antara subsidi langsung dan tidak langsung. “Ada bagian yang mungkin kita langsungkan, dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang,” jelas Bahlil.
“Jadi kita lagi tunggu aja, dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” jelasnya.
Comments