in ,

Atasi Kendala Perizinan Impor, Permendag 8/2024 Diterbitkan

Atasi Kendala Perizinan Impor
FOTO: KLI Kemenkeu

Atasi Kendala Perizinan Impor, Permendag 8/2024 Diterbitkan

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berupaya atasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan dengan merevisi Peraturan Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 10 Maret 2024 lalu. Perubahan tersebut ditetapkan dengan menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang berlaku mulai 17 Mei 2024.

Sebagai informasi, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 telah mengakibatkan setidaknya 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak tertahan. Kontainer yang didominasi oleh komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya tersebut belum dapat diajukan dokumen impornya, karena terhambat oleh persetujuan impor (PI) atau pertimbangan teknis (pertek) dari kementerian/lembaga terkait.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan Jerry Sambuaga memutuskan untuk meninjau langsung kondisi kontainer untuk kemudian dikeluarkan, di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok.

Baca Juga  Apa Tujuan Pemerintah Menyusun APBN? Pelajari Fungsinya!

“Bersama pak menko dengan saya, dengan wamen di sini, memonitor keluarnya kontainer-kontainer, sehingga 17.000 lebih yang ada di Tanjung Priok dan 9.100 lebih yang ada Tanjung Perak bisa kita monitor penyelesaiannya kapan. Untuk (revisi) permendag ini dibutuhkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang tadi malam (17/5) sudah ditandatangani dan keluar, sehingga sudah lengkap untuk bisa menjalankan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan untuk aturan pelaksanaannya,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com, (20/5).

Ia memastikan bahwa keputusan merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah untuk menjaga keseimbangan antara industri dalam negeri, namun juga memperlancar seluruh proses arus barangnya.

Poin pokok Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai (DJBC)/Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menekankan, kesepakatan pemerintah untuk mengamandemen dan memberikan relaksasi aturan merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (17/5).

“Dengan adanya aturan ini, kami harap para pelaku usaha segera mengajukan kembali proses perizinan impornya yang sempat terhambat. Sesuai arahan presiden, pemerintah pun akan berperan aktif mendukung percepatan penyelesaian permasalahan ini,” tegas Nirwala.

Baca Juga  Resmi! Saham Antam Kembali Masuk Indeks Berbasis ESG di BEI

Ia memerinci poin utama dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Pertama, pemerintah mengatur pemberian relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup (alat untuk mengatur arus fluida dengan membuka, menutup, mengecilkan, atau membesarkan arusnya).

“Kemudian terhadap barang-barang yang masuk sejak tanggal 10 Maret 2024, seluruhnya dapat diselesaikan mengacu pada aturan dalam permendag terbaru yang berlaku surut,” imbuh Nirwala.

Kedua, pemerintah mengeluarkan aturan kelompok barang non-commercial atau personal-use dari permendag.

“Sejalan dengan revisi permendag yang baru kementerian keuangan menerbitkan KMK (keputusan menteri keuangan) sebagai pedoman pelaksanaan teknis untuk Bea Cukai di lapangan,” tambah Niwala.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, Bea Cukai bersama otoritas pelabuhan juga telah mengeluarkan 30 kontainer (13 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 17 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak).

Baca Juga  Gubernur BI: Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

“Langkah responsif yang dilakukan pemerintah tersebut akan lebih cepat dan luas lagi untuk bisa mengeluarkan sekitar 26 ribu kontainer, yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu belakangan ini. Terhadap barang-barang modal, barang pendukung dan barang konsumsi yang bisa diselesaikan penanganannya di pelabuhan-pelabuhan tersebut diharapkan akan membantu mempercepat kegiatan usaha dan mendukung kegiatan ekonomi nasional,” pungkas Nirwala.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *