in ,

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK

Abstrak

Studi ini memahami upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi risiko kerugian pajak dari penggunaan e-commerce dan pajak negara, serta penggunaan transaksi online (e-commerce), dan peraturan tertentu yang berlaku. dampak negatif pada sektor sektor. Ini juga merupakan area penting dalam pelaksanaan pembangunan. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum baku, yaitu pendekatan pustakawan berdasarkan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang dibuat dan dideskripsikan dalam format deskriptif kualitatif dan dianalisis. Analisis dengan penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari transaksi online, perlu adanya peraturan yang berlaku khusus untuk transaksi online dan sistem manajemen yang ketat yang memungkinkan penerimaan pajak dari transaksi online dapat dipungut. Bisa dari transaksi online.

PENDAHULUAN

Saat ini, industri e-commerce Indonesia benar-benar booming. Menurut laporan berjudul “economysea 2018” oleh Google dan Temasek, pasar e-commerce Indonesia mencapai $ 12,2 miliar pada tahun 2018. Menurut laporan itu,  konsumen selatan. Asia Tenggara semakin bergantung pada e-commerce. Tanpa jaringan ritel modern di luar kota besar, membeli berbagai macam produk yang tidak tersedia di toko. Pertumbuhan sektor e-commerce diperkirakan akan meningkat dari empat menjadi lebih dari  kali pada tahun 2025, mencapai $53 miliar. Dalam hal ini, Indonesia  jauh di depan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di sisi lain, Thailand  adalah pasar terbesar kedua setelah Indonesia, dan ukuran pasarnya adalah  dolar, yang setara dengan 3 miliar dolar, diikuti oleh Vietnam sebesar 2,8 miliar dolar. Selain itu, terhitung sejak 1 April 2019, Pemerintah Indonesia secara resmi memungut pajak atas pelaku usaha digital (e-commerce) atau yang melakukan usaha melalui sistem elektronik 987. Aturan untuk mengenakan pajak ini juga diterbitkan peraturan khusus Menkeu, 210/PMK.010/2018 Pengelolaan  pajak perdagangan melalui sistem elektronik, kesetaraan antara operator komersial reguler dan pemain e-commerce untuk implementasi Diharapkan diperlakukan. Sebelum berlakunya peraturan Perbendaharaan (Permenkeu),  Departemen Pajak Umum (DJP) adalah pemasok dan platform untuk platform PlaceMarket. Perpajakan pada pelaku e-commerce diakuisisi oleh wajib pajak dengan perkiraan peredaran pada tahun 2018 atau  sehubungan dengan undang-undang saat ini, Peraturan Pemerintah No. Dipungut Pajak Penghasilan Badan. Dalam hal ini, penjualan tidak melebihi Rp , 8 miliar untuk mendapatkan keuntungan dari pajak penghasilan final Pelaku e-commerce (pedagang dan penyedia jasa atau pelapak) UMKM (PPh) 0,5% dari penjualan. Selain itu, jika penjualan tidak melebihi Rp ,8 miliar per tahun, Anda akan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diharapkan  akan menciptakan keadilan pajak, meningkatkan kepatuhan terhadap , dan mengundang anggota e-commerce untuk membangun negara melalui pembayaran pajak.  Disiplin tertulis dalam peraturan Menteri Keuangan. 210/ PMK.010/2018 mengatur tentang perlakuan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui sistem telepon  dengan menitik beratkan pada proses dan prosedur perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi. -Kegiatan komersial untuk memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku usaha biasa.

Baca Juga  Menjadi Wajib Pajak yang Taat Lewat Hobi Belanja di E-Commerce

KESIMPULAN

Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan Anggaran Dasar, PMK 210 2018 yang mengatur tentang pemrosesan pajak transaksi komersial melalui sistem elektronik, tiba-tiba memberikan dorongan bagi dunia usaha Indonesia. Pedagang khawatir warung-warung yang dulu ramai kini terbengkalai akibat kenaikan harga akibat pengenaan pajak. Hal ini dikarenakan sebagian besar pedagang online menghindari pajak, sedangkan pedagang biasa merasa membayar pajak lebih adil. Sebelum kita berbicara tentang keadilan dan dampak PMK 2018 210, pada subjek pemungutan pajak, ada beberapa hal yang sangat mendasar.Pada saat itu, selain memberikan pendapatan yang besar bagi organisasi bisnis biasa, juga memberikan pendapatan yang besar bagi negara melalui pajak yang dikelola oleh Departemen Umum Perpajakan. Namun dengan kegigihan Ditjen Pajak, mereka akhirnya tahu tentang pajak dan siap membayarnya. Hal ini karena pada saat itu, pedagang tradisional menghabiskan pajak dan biaya lainnya untuk menyesuaikan harga, dan pajak menaikkan harga. Kasus ini mengurangi penerimaan negara dari pajak yang harus dibayarnya.Bayangkan seorang trader biasa yang melakukan deposit PPh 1% tiba-tiba tutup dan tidak lagi membayar pajak. Akibatnya, pengecer yang memiliki pusat perbelanjaan sering mengajukan pengembalian pajak penghasilan badan, dan pendapatan mereka tiba-tiba turun. Alih-alih membayar pajak, mereka meminta pengembalian dana melalui mekanisme lebih bayar. Persepsi pajak yang dibangun dengan hati-hati dengan cepat runtuh, mempertanyakan kredibilitas pemerintah.Padahal, yang jadi masalah saat itu adalah persepsi pajak para penjual online. Bahkan, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang menghabiskan uang hanya untuk membayar pajak. Saya tidak akan merusak reputasi pedagang online, tetapi jika mereka sangat sadar pajak pada saat itu, itu pasti tidak akan menyebabkan ketidakadilan yang harus dilakukan oleh pedagang bata-dan-mortir. Tapi sebagai orang Indonesia, kita juga harus mengakui bahwa kita tidak tahu banyak tentang pajak.Hal ini dibuktikan dengan belum semua masyarakat Indonesia membayar pajak dengan baik dan benar, belum lagi kewajiban perpajakan lainnya. Dalam konteks pedagang online, mereka mengakui bahwa pajak harus dikenakan melalui payung hukum, yaitu PMK 210 2018. Kita juga perlu memantau implementasinya dengan hati-hati karena konteksnya. Kesadaran pajak belum benar-benar terwujud, tetapi kita menyadari dampak penerapan PMK210 pada tahun 2018. Saya tahu manfaat pajak, jadi saya ingin Anda membayar pajak sukarela di masa depan.Dengan cara ini, lingkungan sadar pajak dapat diterapkan kepada siapa saja yang keadaannya berubah.

Baca Juga  Perkembangan Regulasi dan Optimalisasi Pajak E-Commerce

DAFTAR PUSTAKA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNt56OkZfyAhWRbisKHW3LDPEQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fjkh.unram.ac.id%2Findex.php%2Fjkh%2Farticle%2Fdownload%2F19%2F7&usg=AOvVaw3iwOzoTEIy5XhYUfvSIaup

http://repository.ubaya.ac.id/38578/1/Rachmasariningrum_ANALISIS%20YURIDIS%20DAMPAK%20E-COMMERCE%20.pdf

https://www.pajak.go.id/artikel/sadar-pajak-ala-e-commerce-

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0