Vietnam Usulkan Pengurangan Lapisan PPh Orang Pribadi dari 7 Menjadi 5

Vietnam Usulkan Pengurangan Lapisan PPh Orang Pribadi dari 7 Menjadi 5

Pajak.com, Hanoi – Pemerintah Vietnam tengah menggodok rencana reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan, termasuk pengurangan jumlah lapisan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan perubahan cara pengenaan pajak atas transaksi properti. Draf revisi Undang-Undang PPh orang pribadi itu kini dibuka untuk masukan publik.

Dalam usulan terbarunya, Kementerian Keuangan Vietnam (Ministry of Finance/MoF) mengusulkan pengurangan jumlah lapisan (bracket) pajak dari tujuh menjadi lima, sekaligus memperluas rentang penghasilan di tiap lapisan agar lebih sederhana dan mudah diterapkan.

Saat ini, tarif pajak progresif di Vietnam berkisar antara 5 persen hingga 35 persen. Struktur lama ini dianggap menekan kelompok berpendapatan rendah karena mayoritas lapisan berada di kisaran penghasilan menengah ke bawah.

Lewat skema baru, tarif terendah sebesar 5 persen akan berlaku bagi penghasilan setelah pengurang standar yang mencapai 10 juta Vietnam dong (sekitar Rp6,24 juta) per bulan. Sementara tarif tertinggi sebesar 35 persen hanya dikenakan bagi penghasilan bulanan di atas 80 juta Vietnam dong hingga 100 juta Vietnam dong (sekitar Rp49,9 juta hingga Rp62,4 juta)—tergantung opsi skema yang diambil.

Kementerian Keuangan Vietnam mengemukakan, sistem pajak yang lebih ringkas akan memudahkan pelaporan, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan efisiensi penerimaan negara. Selain itu, kebijakan ini selaras dengan tren global, di mana banyak negara mulai mengurangi jumlah lapisan pajak untuk menyederhanakan sistem.

Namun, sejumlah pakar dan pelaku industri memperingatkan potensi dampak negatif dari perubahan ini, terutama jika diimplementasikan secara tergesa-gesa. Dikutip dari The Investor Vietnam, para pengamat pajak dan pebisnis menilai struktur pajak baru bisa berujung pada beban yang lebih besar bagi kelompok tertentu dan belum tentu membantu mendorong konsumsi rumah tangga.

Tak hanya PPh orang pribadi, Kementerian Keuangan Vietnam juga mengusulkan metode baru dalam mengenakan pajak atas transaksi properti. Saat ini, semua penjualan properti dikenakan pajak tetap sebesar 2 persen dari nilai transaksi. Ke depan, pajak akan dihitung berdasarkan keuntungan bersih—yakni selisih antara harga jual dan harga beli, dikurangi biaya yang relevan—dengan tarif 20 persen.

Jika harga beli dan biaya tak bisa dibuktikan, maka pajak akan dihitung berdasarkan harga jual, dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan lamanya properti dimiliki. Untuk properti yang dijual dalam waktu kurang dari dua tahun, tarif maksimal yang dikenakan bisa mencapai 10 persen.

Sementara itu, untuk properti yang diperoleh lewat warisan, tarif tetap 2 persen akan diberlakukan, tanpa memperhitungkan masa kepemilikan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan Vietnam juga menegaskan, warisan memiliki kedudukan hukum berbeda dibanding hadiah atau hibah, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Sipil Vietnam.

Berdasarkan laporan The Investor Vietnam, beberapa pihak yang mendukung reformasi ini menyatakan bahwa skema baru mencerminkan keuntungan riil yang diperoleh dari transaksi properti. Namun, kalangan industri properti mengingatkan bahwa sistem baru ini berpotensi memperlambat proses jual-beli lantaran bakal mempersulit penghitungan dan validasi data transaksi. Selain itu, harga rumah bisa melonjak karena penjual menaikkan harga untuk menutupi pajak, sehingga rumah makin sulit dijangkau oleh pembeli pertama.

Pemerintah Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8,3 persen–8,5 persen tahun ini, dan reformasi pajak ini menjadi bagian dari strategi memperkuat basis penerimaan negara. Namun, para pengamat menekankan pentingnya penerapan yang bertahap dan terukur, agar tidak mengganggu momentum pemulihan sektor properti yang baru mulai menggeliat pascakrisis yang terjadi pada tahun 2022–2023.