Pajak.com, Florida – Anda mungkin tak asing lagi dengan keberadaan Walt Disney World di Orlando, Florida, Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai tempat paling ajaib di dunia. Namun, tahukah Anda kalau taman hiburan seluas 25 ribu hektare ini punya status distrik pajak sendiri? Status Distrik Pajak Khusus Disney World Resmi Dicabut.
Ya, Walt Disney World punya distrik khusus yang dinamakan Reedy Creek Improvement District sejak 1967 silam atau empat tahun sebelum taman hiburan ini membuka gerbangnya. Struktur kebijakan yang unik itu memungkinkan Walt Disney Co. mengembangkan properti ini tanpa birokrasi rumit dan intervensi dari pemerintah daerah Florida. Distrik ini membentang di wilayah Orange dan Osceola di Florida Tengah.
Bahkan, di bawah ketentuan Reedy Creek Improvement District, Disney bertugas menjalankan distrik dan bertanggung jawab mengumpulkan pajak serta menjamin layanan kota seperti pemadam kebakaran, energi, pengumpulan sampah, pengolahan air, dan pemeliharaan jalan. Sebagai gantinya, perusahaan dibebaskan dari pembayaran pajak di wilayah tersebut.
Megaresor taman hiburan ini telah mendatangkan 50 juta pengunjung per tahun, menggerakkan ekonomi pariwisata Florida Tengah yang setiap tahun menghasilkan lebih dari 5 miliar dollar AS pendapatan pajak lokal dan negara bagian. Intinya, Disney bisa mendapatkan apa pun yang diinginkannya di Florida.
Namun, era itu berakhir pada hari Kamis, ketika parlemen negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menyetujui undang-undang untuk mencabut status distrik pajak khusus Walt Disney World, yang diusulkan Gubernur Florida Ron DeSantis. Asal tahu saja, undang-undang untuk membatalkan perjanjian hak istimewa berusia 55 tahun itu diusulkan, disahkan, sekaligus ditandatangani dalam waktu empat hari pada pekan lalu—tanpa analisis legislatif menyeluruh atau komentar publik, atau bahkan banyak perdebatan.
Status itu akan diakhiri sebagai tanggapan reaktif dari DeSantis, terhadap perusahaan yang secara terbuka mengkritik upaya negara bagian untuk membatasi pembahasan topik seputar LGBTQ di sekolah dasar. Pertikaian politik itu ditengarai saat Maret lalu, DeSantis menandatangani Undang-Undang Parental Rights in Education yang melarang adanya diskusi tentang orientasi seksual dan identitas gender di ruang kelas sekolah dasar.
Undang-undang yang sering disebut oleh para kritikus sebagai undang-undang “Jangan Katakan Gay”, telah menyebabkan perdebatan di seluruh negara tentang dampak undang-undang itu terhadap anak-anak sekolah. Undang-undang itu juga dapat mengubah cara konseling dan layanan kesehatan mental lainnya beroperasi di sekolah. Undang-undang tersebut telah digembar-gemborkan oleh kaum konservatif, tetapi dicemooh oleh para aktivis dan banyak guru di sekolah.
Meskipun awalnya diam, Disney—sebagai perusahaan terbesar di Florida—akhirnya bergabung menyatakan dukungannya ketika Kepala Eksekutif Disney Bob Chapek, membuat beberapa komentar yang mengkritik RUU tersebut dan menghentikan donasi politik untuk pemerintah setempat. Disney melakukan itu semua dengan harapan agar undang-undang tersebut dicabut atau dibatalkan.
Tentu saja, pernyataan itu membuat DeSantis marah. Gubernur kontroversial ini mengatakan Disney memilih lawan yang salah untuk berkelahi, lantaran ia adalah calon kuat petahana yang siap untuk dipilih kembali tahun ini, dan sebagai kandidat presiden AS yang potensial pada 2024.
“Saya terpilih untuk mengutamakan rakyat Florida, dan saya tidak akan membiarkan perusahaan yang dibangun berbasis di California untuk menjalankan negara bagian kita,” tulisnya dalam surat elektronik penggalangan dana baru-baru ini, menurut laporan Associated Press.
Undang-undang penghapusan distrik khusus Disney memang akan berlaku pada 1 Juni 2023, sehingga menyisakan banyak waktu bagi pihak DeSantis untuk menyelesaikan perinciannya. Di sisi lain, Disney juga punya waktu agar bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
Namun di luar itu semua, banyak warga Florida yang khawatir akan dibebani pajak lebih banyak karena harus turut menopang utang perusahaan Disney, karena di bawah undang-undang Florida aset dan utang Disney akan dialihkan ke pemerintah daerah yang mengelilingi wilayah tersebut. Saat ini, Disney World tercatat punya utang sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14,52 triliun dan menghabiskan lebih dari 160 juta dollar AS per tahunnya atau sekitar Rp 2,32 triliun untuk pemenuhan layanan publik.
Pemerintah daerah di sekitarnya yakni Osceola dan Orange County sedang mencari tahu untuk memecahkan masalah keuangan yang akan dihadapi ke depannya. Mereka khawatir bagaimana mereka akan mengelola kewajiban utang yang akan dialihkan dari Disney ke pemerintah daerah. Mereka juga mengatakan jika harus membayar layanan publik Disney, maka akan menjadi “bencana beban” yang pada akhirnya dapat menaikkan pajak properti individu sebesar 2.500 dollar AS per tahun.
“Jika kami harus mengambil alih komponen keselamatan publik Reedy Creek tanpa pendapatan baru, itu akan menjadi bencana besar bagi anggaran kami di Orange County. Hal itu akan membebani pembayar pajak lainnya di Orange County untuk mengisi celah itu,” kata Wali Kota Orange County Jerry Demings, pekan lalu.
Sementara DeSantis bilang agar pejabat setempat tak perlu khawatir dan jangan terprovokasi akan pernyataan-pernyataan banyak pihak yang menyudutkannya.
“Semua itu akan kami urus. Jangan khawatir. Kami sudah memikirkan semuanya. Jangan biarkan siapa pun memberitahu Anda bahwa entah bagaimana Disney akan mendapatkan potongan pajak dari ini. Mereka justru akan membayar pajak lebih banyak,” tegas DeSantis.
