in ,

Sri Mulyani: Pungutan Pajak Daerah Harus Terukur Agar Tak Bebankan Rakyat

Sri Mulyani: Pungutan Pajak Daerah Harus Terukur
FOTO: Sri Mulyani

Sri Mulyani: Pungutan Pajak Daerah Harus Terukur Agar Tak Bebankan Rakyat

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD, Jakarta. Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyarankan agar pemerintah daerah (pemda) melakukan pungutan pajak daerah yang terukur agar tak bebankan rakyat. Secara simultan, optimalisasi penerimaan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan administratif sehingga menurunkan compliance cost. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membangun infrastruktur regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Regulasi ini diyakini dapat mendorong pemda mengoptimalkan penerimaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk collecting more, fokus kepada pajak dan retribusi daerah, bagaimana pungutan pajak daerah harus terukur—tarif harus disesuaikan secara terukur. Penguatan sinergi antara pusat dan daerah serta pelaksanaan opsen untuk pajak kendaraan bermotor, opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), serta opsen pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Ini penting karena yang disebut sharing revenue dengan daerah, aspirasinya semakin kuat untuk spending better,” ungkap Sri Mulyani, dikutip Pajak.com(13/6).

Berdasarkan pada Pasal 81 UU HKPD, opsen atas 3 jenis pajak daerah tersebut, meliputi pertama, pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dipungut oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 1,2 persen dari sebelumnya sebesar 2 persen. Selain itu, pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya juga diturunkan dari yang awalnya paling tinggi 10 persen menjadi maksimal 6 persen.

Baca Juga  Tantangan dan Solusi Optimalisasi Rasio Pajak Daerah

Kedua, opsen BBNKB adalah pungutan yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah ketentuan penurunan tarif ini pemda dapat mengenakan opsen atau tambahan yang ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang, baik untuk pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB.

Ketiga, opsen MBLB yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 25 persen dari pajak terutang.

Pada kesempatan berbeda, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman juga menegaskan bahwa UU HKPD memperkenalkan skema opsen untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota, namun dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

“Perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi dalam UU HKPD yang diarahkan untuk mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekaligus menjaga akses masyarakat atas layanan dasar wajib serta kemudahan berusaha,” tambah Luky.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *